PONTIANAKGLOBE.COM, BANDUNG -- Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif menjadi salah satu agenda utama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, terutama di era globalisasi seperti saat ini.
Hal itu menjadi satu di antara sorotan penulis buku Border Policing yang juga Serdik Sespimmen 63, Kompol Bellen Anggara Pratama.
Baca Juga: Brimob Polda Kalbar Berbagi di Jumat Berkah, Mendatangi Warga Kurang Mampu di Sungai Raya KKR
Kompol Bellen Anggara Pratama tertarik membahas mengenai pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Jiran Malaysia.
"Hal ini didasari oleh kondisi bahwa kawasan perbatasan belum dikelola secara baik dan belum adanya konsepsi pembangunan yang jelas, komprehensif, dan integratif," jelasnya usai Launching Buku Border Policing, di Gedung Utaryo Sespim Polri, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Rabu 27 September 2023, dalam rilis ke media.
Kompol Bellen Anggara Pratama mengatakan, beberapa tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan antara lain jumlah penduduk yang kurang dan penyebaran yang tidak merata serta keterbatasan infrastruktur.
“Juga tingkat pendidikan dan kesehatan serta kualitas sumber daya manusia (SDM) masih relatif rendah dan industri pengolahan belum berkembang, sehingga kegiatan perekonomian masih tergantung pada produk mentah,” kata Kompol Bellen Anggara Pratama.
"Demikian pula dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang kurang terkendali serta lemahnya sistem informasi dan komunikasi," ucap Kompol Bellen Anggara Pratama.
Disebutkan Kompol Bellen Anggara Pratama konsekuensinya, persepsi penanganan kawasan perbatasan lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar (external threat) dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (security belt).
Namun di lain pihak, terbatasnya prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia di bidang keamanan juga terjadi. Misalnya di Polres Sambas, Polres Ketapang, Polres Sanggau, Polres Sintang dan Polres Kapuas Hulu telah menyebabkan lemahnya pola pemolisian berbasis kewilayahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Pemerintah perlu memperkuat koordinasi seluruh stakeholder dalam meningkatkan mempercepat pemulihan ekonomi nasional berbasis koperasi dan UMKM di wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Dengan dibukanya beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Provinsi Kalimantan Barat seperti PLBN Aruk, Nanga Badau dan Jagoi Babang diharapkan mampu mengakomodasi kegiatan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Malaysia.