PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Tujuan utama pembangunan ekonomi yang inklusif adalah mengurangi jumlah penduduk miskin melalui kesempatan kerja, akses terhadap kesempatan ekonomi, dan jaring pengaman sosial.
Untuk tercapainya pembangunan ekonomi inklusif yang terukur dan obyektif tersebut ada tiga pilar yang menjadi parameternya yaitu pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; Pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan pilar perluasan akses dan kesempatan.
Oleh karena itu, Pemerintah menghimbau untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif tersebut perlu dibangun sinergisitas agar angka indeks yang terdiri dari 3 Pilar dan 8 sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif tersebut dapat bertumbuh dan berkembang tinggi menjadi landasan fundamental untuk terciptanya kesempatan kerja, akses terhadap kesempatan ekonomi, dan jaring pengaman sosial.
Pengejawantahan membangun sinergisitas untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif tersebut muncul dalam kegiatan Workshop Keuangan Inklusif Program Karya Ekonomi Komunitas Kalimantan Barat, yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Keuskupan Agung Pontianak, Rabu 21 Juni 2023 di Gedung Sejati, Kantor Credit Union Pancur Kasih, Pontianak.
Sebagaimana disampaikan Franciscus Maria Agustinus Sibarani selaku Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang juga pembina Yayasan Landak Bersatu, Workshop Keuangan Inklusif yang merupakan Program Karya Ekonomi Komunitas Kalimantan Barat ini juga akan diselenggarakan di Kota Singkawang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang, hingga Oktober mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartato dan Uskup Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus, memprakarsai kegiatan ini, sebagaimana dikemukakan Franciscus Maria Agustinus Sibarani.
Dikemukakan Franciscus Maria Agustinus Sibarani selaku Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, keuangan inklusif bertujuan agar terjadi peningkatan ketepatgunaan ekonomi. Mendukung stabilitas sistem keuangan negara. Mengurangi kegiatan lembaga keuangan non-bank. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
Sementara itu Rm Paulinus Surip selaku Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Pontianak mengemukakan, berbagai layanan keuangan formal sesungguhnya dimaksudkan Pemerintah untuk memberi kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan.
Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal senada disampaikan Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Ir RH Nasir MT, Pemerintah senantiasa menginginkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
“Agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan tersebut, kita harus taat asas pada tiga pilar utama pembangunan ekonomi yang inklusif, yaitu pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; Pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan pilar perluasan akses dan kesempatan,”ujar Nasir.
Kegiatan Workshop Keuangan Inklusif yang bertujuan meningkatkan perekonomian RI khususnya di Kalimantan Barat ini sekaligus menghadirkan sejumlah narasumber dari Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian, Bank Kalbar, Jamkrindo, Askrindo, Tokopedia, Pertamina Patra Niaga, Pos Logistik, Credit Union Pancur Kasih, Bulog, PSE Keuskupan Agung Pontianak, Pupuk Indonesia Holding Company dan Bulog.
Khusus dari PSE Keuskupan Agung Pontianak menyampaikan materi Peranan Keuskupan Agung Pontianak dalam karya Pengembangan Sosial Ekonomi di Kalimantan Barat.
Workshop Keuangan Inklusif “Karya Ekonomi Komunitas Kalimantan Barat” ini diadakan oleh Kementerian Koordinator Ekonomi RI dan Keuskupan Agung Pontianak, dihadiri sekitar 120 peserta, Rabu 21 Juni 2023, di Gedung Sejati, Credit Union Pancur Kasih, Jl. 28 Oktober, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat.
Artikel Terkait
Kementerian Koperasi dan UKM Target 10 Juta Pelaku UMKM Memiliki NIB
Presiden Tinjau Kesiapan UMKM dan Lokasi Wisata di Labuan Bajo
Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat Junaidi Sebut UMKM Pilar Utama Perekonomian Indonesia
Bertekad Bantu UMKM Naik Kelas, Promedia dan Kemenkop Kolaborasi Bangun Megaportal PLUT-KUMKM
Kadis Koperasi UMKM Kalbar: Perempuan Sebagai Penopang Ekonomi Bangsa Sangat Penting untuk Terus Didorong
KemenKopUKM Hadirkan UMKM Masa Depan dalam Perayaan Hari UMKM Nasional 2023 di Surakarta
Kadis Koperasi Kalbar Junaidi: Peningkatan Kompetensi UMKM Agar Mahir Mengakses Pasar Digital