PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali merilis perkembangan terbaru terkait penyidikan kasus dugaan korupsi distribusi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan kerugian negara sementara ditaksir mencapai Rp200 miliar.
Baca Juga: OJK Tutup BPR Disky Surya Jaya di Deli Serdang, Ini Alasannya
“Penghitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp200 miliar. Angka ini masih bersifat sementara,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Budi menambahkan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk menghitung kerugian secara detail. Namun, ia belum membeberkan metode yang digunakan dalam audit tersebut.
Dalam penyidikan ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, meski identitas lengkapnya belum diungkap ke publik. Salah satu nama yang terseret adalah Rudy Tanoesoedibjo, pengusaha sekaligus kakak dari taipan Hary Tanoesoedibjo.
Bersama tiga orang lainnya, Rudy dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK.
“Pencegahan dilakukan agar pihak-pihak terkait tidak melarikan diri dan tetap kooperatif dalam penyidikan,” jelas Budi.
Baca Juga: Jelang FESyar Kawasan Timur Indonesia, BI Kalbar Libatkan Jurnalis Perkuat Literasi Ekonomi Syariah
Pengembangan Kasus Lama
KPK menegaskan, kasus pengangkutan bansos ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi di Kemensos sebelumnya.
Dugaan adanya pola serupa mendorong lembaga antirasuah memperluas penyidikan.
Skandal korupsi bansos pertama kali mencuat pada 2020, ketika KPK membongkar praktik suap dalam pengadaan bansos wilayah Jabodetabek.
Kasus tersebut menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, yang kemudian divonis bersalah.
Setelah itu, KPK kembali membuka sejumlah penyidikan terkait bansos: