PONTIANAKGLOBE.COM, SEOUL -- Upaya dramatis untuk menangkap presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, pada Jumat, 3 Januari 2025 tak berhasil dilakukan.
Penangkapan itu mengalami kebuntuan karena keberadaan pasukan keamanan di kediaman resmi Presiden Yook Suk Yeol.
Baca Juga: Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Jamallulael Berolahraga Bersama Prajurit di Lapangan Tidayu Makodam
Surat perintah penangkapan dikeluarkan atas tuduhan bahwa deklarasi darurat militernya pada Desember lalu merupakan tindakan pemberontakan.
Penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi, yang didukung oleh tim polisi dan jaksa, memasuki kompleks kepresidenan di Seoul.
Namun, mereka dihadang oleh pasukan keamanan yang berada di bawah kendali dinas keamanan presiden.
Dalam pernyataannya, Kantor Investigasi Korupsi menyebut eksekusi surat perintah tidak memungkinkan karena adanya potensi risiko keselamatan personel.
Surat perintah tersebut akan kedaluwarsa pada Senin, Januari 2024, meninggalkan sedikit waktu bagi para penyidik untuk mempertimbangkan langkah berikutnya.
Konfrontasi ini terjadi di tengah suhu beku di Seoul, di mana sekitar 1.200 pendukung Yoon berkumpul untuk menentang upaya penangkapan.
Baca Juga: Chul Su, Boneka Baru di Squid Game 3 yang Bikin Penasaran, Begini Perannya
Tuduhan Serius dan Tindakan Konfrontatif
Yoon Suk Yeol menghadapi tuduhan berat atas deklarasi darurat militernya, yang dituduhkan sebagai bentuk pemberontakan.
Deklarasi ini dikeluarkan pada 3 Desember dengan alasan untuk menumpas “kekuatan anti-negara, pro-Korea Utara,” meski tanpa bukti konkret.
Yoon mencabut perintah tersebut hanya enam jam kemudian setelah anggota parlemen memaksa masuk ke gedung untuk menolaknya.