4. Natalius Pigai
Menteri HAM, Natalius Pigai, mengeluarkan pernyataan terkait anggaran kementeriannya yang memicu kontroversi.
Pigai menyebut bahwa anggaran Kementerian HAM yang sebesar Rp60 miliar seharusnya ditingkatkan menjadi Rp20 triliun.
Ia percaya dengan anggaran yang lebih besar, kementeriannya bisa melakukan banyak hal dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
Sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih juga diketahui memiliki rekam jejak yang pernah bermasalah dengan hukum.
Baca Juga: Kejaksaan OTT Tiga Hakim Pembebas Ronald Tannur, Dugaan Suap Mencuat
Berikut beberapa tokoh yang turut disorot publik:
1. Zulkifli Hasan
Pada Januari 2020, Zulkifli Hasan, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan, pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau.
Nama Zulkifli disebut dalam pengakuan terpidana Annas Maamun, yang menyatakan pernah menitipkan permohonan alih status hutan kepada Zulkifli.
2. Dito Ariotedjo
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, pernah dituding menerima uang sebesar Rp27 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G.
Tuduhan tersebut disampaikan oleh Komisaris PT Solitech Media Synergy, Irawan Hermawan, dalam sidang terkait kasus mantan Menkominfo, Johnny G. Plate. Namun, Dito mengaku tidak mengetahui soal penerimaan dana tersebut.
3. Edward Omar Sharif Hiariej
Pada November 2023, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, atau yang dikenal dengan Eddy, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap oleh KPK.
Eddy dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar.
4. Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono, pernah diperiksa oleh KPK pada Juli 2024 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
KPK menduga adanya kerugian negara yang signifikan dalam kasus yang melibatkan kerja sama antara PT Telkom dan PT Telemedia Onyx Pratama.
5. Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga sempat mendapat sorotan terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada periode 2021-2022.