PONTIANAKGLOBE.COM, HAMBURG -- Nama harum Indonesia yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo harus dilanjutkan oleh diaspora Indonesia.
Baca Juga: Ketua Umum ISKA Luky Yusgiantoro Sebut Kebhinekaan Pintu Toleransi Kemanusiaan dan Kesetaraan
Langkah yang harus diambil adalah, memprosmosikan Indonesia sebagai negara yang bersahabat dengan siapapun meski tetap berpegang teguh pada kepentingan nasional dan berpijak pada nilai geopolitiknya dan pada saatnya bisa berkontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara dimanapun berada.
Demikian ditegaskan oleh anggota Kerasulan Awam (Kerawam) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Muliawan Margadana, dihadapan Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia (KMKI) di Hamburg, Jerman, Jumat 15 September 2023.
Muliawan Margadana menjelaskan, tahun 2024 Indonesia akan memasuki Tahun Politik yang salah satunya ditandai dengan pemilihan presiden.
Pilpres 2024 merupakan momentum strategis karena memilih presiden baru Indonesia yang sekaligus pimpinan nasional yang akan melanjutkan capaian kinerja Presiden Joko Widodo yang juga diakui oleh dunia Internasional.
Baca Juga: PMKRI Bakal Selenggarakan Jambore Kewirausahaan Dapat Dukungan Dari Menteri Pariwisata Sandiaga Uno
Dalam konteks ini, siapapun presiden yang terpilih, harus diyakinkan bahwa capaian itu akan dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan.
Melalui keketuaan Indonesia di G20 dan Asean, Indonesia telah menunjukkan sebagai negara yang bersahabat bagi siapa saja dan sekaligus menujukan martabatnya sebagai negara yang berdaulat.
"Sekalipun demikian, Indonesia tetap berpegang teguh pada kepentingan nasional dalam mengambil keputusan masa depannya, hal mana disemangati oleh roh Konferensi Asia-Afrika, spirit Bandung pada 1955,” jelas Muliawan.
Konferensi Asia Afrika (KAA) muncul saat dunia dalam masa perubahan yakni pasca Perang Dunia II, munculnya perang dingin, banyaknya negara-negara baru yang merdeka di berbagai belahan dunia pasca kolonialisme dan tantangan ke depan.
Pada saat itu, KAA menekankan, solidaritas, soliditas, dan kerja sama antarnegara berkembang.
Menurut Muliawan, kewibawaan Indonesia harus dilanjutkan, menjaga bersama-sama agar politik identitas tidak terjadi dan ini sangat tergantung pada penerus Joko Widodo yang baru.
Kewibaaan itu akan membangun kedaulatan, kedaulatan, kesetaraan sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945.