Janji Refund Meikarta, Menteri Maruarar Sirait Tegas Pasang Tenggat Waktu ke Lippo Group

Harapan berubah menjadi kekecewaan mendalam.

Baca Juga: Wamenaker Desak Sritex Bayar Pesangon Mantan Karyawan di Tengah Kasus Korupsi Iwan Lukminto, Begini Kata Noel

Suara Konsumen: “Kami Hanya Ingin Uang Kembali”

Sejak kanal pengaduan BENAR-PKP dibuka Maret 2025, lebih dari 100 konsumen melapor ke Kementerian PKP.

Nilai kerugian ditaksir mencapai Rp26,8 miliar.

Mayoritas adalah keluarga muda dan pekerja kelas menengah yang mengandalkan tabungan untuk membeli rumah pertama.

Salah satu korban, Yosafat, mengaku telah melunasi pembelian sejak 2017, tapi unit tak kunjung diserahterimakan.

“Kami hanya ingin uang kami kembali. Kalau tidak, kami tidak mampu beli rumah lain,” ujarnya dalam forum pengaduan pada 26 Maret 2025.

Reny, konsumen lainnya, menyatakan telah membayar lunas satu unit senilai Rp188 juta, namun belum ada tanda-tanda pembangunan.

“Janji serah terima 2018, ditunda ke 2020, lalu hilang kabar,” keluh Erna, korban lainnya.

Sejak dilantik, Menteri PKP Maruarar Sirait menjadikan Meikarta sebagai salah satu ujian pertama kementeriannya.

Baca Juga: Wamenaker Desak Sritex Bayar Pesangon Mantan Karyawan di Tengah Kasus Korupsi Iwan Lukminto, Begini Kata Noel

Ia membuka kanal pengaduan resmi, memanggil manajemen PT Lippo Cikarang Tbk, serta memfasilitasi pertemuan antara korban dan pimpinan Lippo, James dan John Riady, pada 23 April 2025.

Dari mediasi itu, Ara—sapaan akrabnya—memberi tenggat waktu hingga 23 Juli 2025 bagi pengembang untuk menyelesaikan pengembalian dana.

Proses refund telah dimulai. Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI pada 19 Mei 2025, Maruarar menyebut 116 pengaduan telah diverifikasi dan 11 korban sudah menerima pengembalian dana.