Prabowo Ungkap Tujuan Dibentuknya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Ternyata Ada Alasan Mendasar di Balik Itu Semua

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat perdana Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan alasan di balik pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang menurutnya sangat mendesak untuk mengatasi hambatan dan mempercepat penanganan masalah sosial.

Baca Juga: Prabowo Tiba di Magelang untuk Penggemblengan Kabinet Merah Putih, Warga Sambut dengan Spanduk 'Selamat Bekerja dengan Ikhlas'

"Bukan karena saya ingin mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian, tetapi saya ingin membantu. Di mana ada hambatan, di mana ada kesulitan, kita harus segera atasi. Mari kita jujur mengakui, birokrasi kita terkenal ribet dan lambat," ungkap Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa badan ini akan berperan penting dalam memantau serta memastikan program-program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

"Badan ini akan memantau dan mengawasi semua program perlindungan sosial, memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada golongan masyarakat yang masih memerlukan," tambahnya.

Baca Juga: PWI Kalbar Gelar Konkerprov, Susun Program Kerja 2024-2029 untuk Hadapi Era Digital

Dalam struktur badan baru ini, Prabowo menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Budiman diberi mandat untuk mengurangi angka kemiskinan secara signifikan selama periode 2024-2029.

"Saya diberi mandat oleh Pak Presiden Prabowo untuk menekan angka kemiskinan hingga batas minimal dalam lima tahun ke depan. Itu tanggung jawab besar yang harus kami emban," ujar Budiman dalam wawancara di Istana Merdeka, Selasa, 22 Oktober 2024.

Baca Juga: Satarudin Kembali Dilantik Sebagai Ketua DPRD Pontianak untuk Periode Ketiga, Ini Tiga Wajah Baru Unsur Pimpinan Dampingi Satar

Budiman menjelaskan bahwa badan ini akan bekerja sama erat dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Desa, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Komunikasi dan Informatika, Pendidikan, serta Kesehatan.

Dengan adanya koordinasi lintas kementerian, Budiman berharap dapat mengumpulkan data yang valid, objektif, dan dinamis guna mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. ***