PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Dewan Pers dan seluruh komunitas pers dengan tegas menolak isi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR.
UU Penyiaran tersebut direncanakan untuk menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
“Kami menolak RUU Penyiaran. Kami menghormati rencana revisi UU Penyiaran tetapi mempertanyakan mengapa UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Penyiaran,” kata Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.
Suara senada dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika.
Ia menegaskan bahwa jika DPR atau pemerintah tetap ngotot untuk memberlakukan RUU tersebut, maka akan berhadapan dengan masyarakat pers.
“Kalau DPR tidak mengindahkan aspirasi ini, maka Senayan akan berhadapan dengan komunitas pers,” kata Wahyu, yang biasa dipanggil Komang.
Menurut Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, bila RUU tersebut diberlakukan, independensi pers akan hilang dan pers menjadi tidak profesional.
Dia juga mengkritik penyusunan RUU yang tidak melibatkan Dewan Pers sejak awal prosesnya.
Ninik menambahkan bahwa dalam proses penyusunan UU harus ada partisipasi penuh makna (meaningful participation) dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tidak terjadi dalam penyusunan draf RUU Penyiaran.
Larangan penayangan jurnalisme investigasi dalam draf RUU Penyiaran, menurutnya, juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Larangan ini akan membungkam kemerdekaan pers.
Baca Juga: Dr Ninik Rahayu Terpilih sebagai Ketua Dewan Pers 2022-2025
Padahal jelas tertera dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a bahwa fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
Ninik juga menyoroti penyelesaian sengketa pers di platform penyiaran.
“Sesuai UU Pers, itu menjadi kewenangan Dewan Pers. KPI tidak punya wewenang menyelesaikan sengketa pers,” ujarnya.
Artikel Terkait
Dewan Pers: Wartawan yang Terlibat Politik Praktis Diminta Nonaktif
Dewan Pers Kritik Pemberitaan Perubahan Iklim Condong ke Pemerintah
Dewan Pers Ingatkan Jurnalis mesti Amanah dalam Menjaga Kondisi Peradaban Lingkungan
Dewan Pers Sikapi Wartawan Merangkap Keanggota LSM. Tak Jarang Kutip Pernyataan Pimpinan Media Sendiri Menjadi LSM Sebagai Narsum
Dewan Pers Memastikan Upaya Perlindungan Wartawan dan Keberlanjutan Media Terus Dijaga di Tahun Politik
Jaringan Pemred Promedia atau JPP Gelar Audiensi dengan Dewan Pers Bahas Publisher Rights, Ini Hasilnya