Todung Mulya Lubis: TPN Ganjar Mahfud dan Civil Society Sejalan, Ingin Menjaga Pemilu Agar Fair

Padahal hadirnya demokrasi di Indonesia sudah dimulai sejak Pemilu Tahun1999.

Baca Juga: Polisi Memulai Penelusuran Aset Ghisca Debora, Tersangka Penipuan Tiket Coldplay

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama yang menghadirkan demokrasi di Indonesia.

Bahkan pengamat internasional bilang itu pemilu Indonesia yang bebas dan jujur.

Baca Juga: Dewan Pers Sikapi Wartawan Merangkap Keanggota LSM. Tak Jarang Kutip Pernyataan Pimpinan Media Sendiri Menjadi LSM Sebagai Narsum

"Apakah pemilu dan pilpres 2024 bisa jujur dan imparsial, menurut saya tidak. Sebab hal ini sudah diingkari sendiri dengan berbagai peristiwa yang menunjukkan hal yang justru bertentangan dengan demokrasi," kata Todung.

Todung mengingatkan bahwa nasib bangsa saat ini dan ke depan ada di tangan seluruh masyarakat dan juga di tangan kepala desa dan perangkat desa.

Baca Juga: Polisi Memulai Penelusuran Aset Ghisca Debora, Tersangka Penipuan Tiket Coldplay

Semua diharapkan untuk menjalankan imparsialitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 dan demokrasi Indonesia. 

"Kalau kepala desa tidak bisa menjaga netralitas maka jangan berharap hasil pemilu 2024 punya legitimasi," kata Todung.

Todung menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud bersama dengan civil society menginginkan pemilu berlangsung fair dan semua pihak bisa menjaga komitmen netralitas aparat negara.

Baca Juga: Aaliyah Massaid Tampil Simpel Namun Tetap Lebih Berkelas

"Mari kita jaga integritas pemilu. Bayangkan kalau kita punya pemerintah yang tidak punya legitimasi apakah akan efektif?" kata Todung balik bertanya.

Menurut Todung, demokrasi akan terus langgeng kalau negara memberikan kesempatan yang fair dan sama terhadap semua paslon peserta pilpres 2024.

"Awal muasal kecurangan pemilu atau pilpres akan sangat merugikan kita sebagai bangsa. Apakah kita akan mewariskan ke anak cucu kita dengan demokrasi yang rapuh?" kata Todung kembali bertanya.