Gerakan Jaga Pemilu: Ada 4 Indikasi Penggerusan Demokrasi

PONTIANAKGLOBE. COM, JAKARTA -- Pengamat Politik yang juga Aktivis Gerakan Jaga Pemilu, Airlangga Pribadi, mengatakan, dalam pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024 memunculkan gerakan sosial dari berbagai masyarakat yang sangat krusial untuk mengawal pemilu. 

Baca Juga: Aaliyah Massaid Tampil Simpel Namun Tetap Lebih Berkelas

"Saya diundang oleh TPN Ganjar-Mahfud, sebagai pendukung organisasi lembaga independen Gerakan Jaga Pemilu," kata Airlangga Pribadi saat konferensi pers terkait Menjaga Pemilu Bersih yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.

Menurut Airlangga, belakangan ini terjadi proses pelemahan demokrasi. Hal ini bisa dilihat dari 4 indikasi penggerusan demokrasi.

Baca Juga: Profil Dakota Johnson, Ini 3 Fakta Menarik Pemeran Utama Film Terbaru Spide Man Series 'Madame Web'

Pertama yakni, tampilnya politik dinasti yang memberikan kekuasaan ke relasi keluarga dalam lingkaran dinasti yang jelas-jelas merusak demokrasi.

Kedua, tampilnya corak kekuasaan yang tirani dan mengarah ke kekuasaan tidak terbatas. Dimana hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Juga: Gerakan Jaga Pemilu: Ada 4 Indikasi Penggerusan Demokrasi

Lalu indikasi ketiga yaitu terjadi kondisi dimana birokrasi ditekan sedemikian rupa untuk kepentingan kekuatan politik tertentu. Muaranya menyebabkan aparat negara tidak netral.

Indikasi terakhir atau keempat yaitu potensi pelemahan hasil pemilu akibat dimensi akuntabilitas penyelenggaraan pemilu yang tidak transparan.

Kejadian ketidaknetralan aparat negara bisa dilihat dari peristiwa ke peristiwa. Paling jelas adalah terbuktinya pelanggaran etik berat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berdasarkan hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Baca Juga: Gerakan Jaga Pemilu: Ada 4 Indikasi Penggerusan Demokrasi

Selain itu, juga tampilnya tekanan sedemikian rupa terhadap perangkat pemerintahan. Yakni perangkat desa digunakan secara tendensius untuk dukungan Paslon capres dan cawapres tertentu. 

"Kalau hal semacam ini tidak dikontrol oleh semua masyarakat sipil maka kita tidak bisa menikmati demokrasi lagi di kemudian hari. Kita bisa menuju kegelapan demokrasi," kata Airlangga Pribadi.

Untuk itu, kata Airlangga, dirinya bersama seniman, budaya, aktivis demokrasi dan gen z tampil ke depan untuk ikut serta menjaga Pemilu yang jujur dan adil.