Prabowo Subianto Terpancing Tanggapi PDIP yang Sedih Ditinggal Jokowi: Kita Satu Bangsa, Satu Negara

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Prabowo Subianto, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, memberikan respons terhadap pernyataan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengungkapkan kesedihan mereka karena merasa ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam konteks ini, Presiden Jokowi memberikan restu kepada Gibran Rakabuming Raka, seorang kader PDIP, untuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Duel Seru Manchester United vs Newcastle United Tersaji di Carabao Cup 2023/2024, 1-2 November 2023

Prabowo menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari proses demokrasi.

Prabowo juga mengingatkan bahwa Partai Gerindra, partainya, juga telah kehilangan banyak kader yang bergabung dengan partai lain.

Dalam kata-katanya, "Ini kan proses demokrasi. Saya juga banyak kader saya yang diambil pihak lain."

Baca Juga: Cara Memasak Ayam Bakar Ketumbar ala Restoran Mewah, Begini Resepnya

Prabowo menegaskan bahwa hubungan antara dirinya dan PDIP tetap baik meskipun deklarasi Gibran sebagai bakal calon wakil presidennya.

Dia menambahkan, "Ya kita baik-baik saja ya kan. Kan kita satu bangsa, satu negara."

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan kesedihannya karena Presiden Jokowi memilih untuk mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo.

Baca Juga: Jadwal Timnas Indonesia vs Ekuador Piala Dunia U17 2023, Laga Perdana Garuda Muda di Grup A

Hasto menjelaskan bahwa saat ini PDIP sedang merasa sedih dan terluka, dan mereka menyerahkan nasibnya pada Tuhan dan rakyat Indonesia terkait dengan situasi saat ini.

Hasto juga menunjukkan bahwa banyak anggota PDI-P yang merasa kecewa karena kader terbaik mereka bersedia bergabung dengan partai lain.

Baca Juga: Mengenal Peringatan Misa Arwah 2 November Bagi Umat Katolik Seluruh Dunia

Meskipun PDIP telah memberikan dukungan besar kepada Presiden Jokowi dan keluarganya, mereka merasa ditinggalkan karena adanya permintaan lain yang berpotensi melanggar aturan dan konstitusi.