Hadiri Forum Bisnis Indonesia-RRT, Presiden Jokowi: Investasi ke Indonesia Cepat dan Tepat

Indonesia juga sedang membangun Ibu Kota Nusantara dengan konsep kota hijau yang 60 persennya adalah hutan, menjadikannya sebagai kota netral karbon pertama di Indonesia.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan diperkirakan selesai tahun depan, dengan 21 investor dari dalam dan luar negeri yang telah atau akan segera memulai proyek dengan total nilai USD 2 miliar.

Baca Juga: Jam Tayang Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam Kualifikasi Piala Dunia 2026, Siaran Langsung RCTI!

Pada akhir sambutannya, Presiden Jokowi meyakinkan para investor bahwa berinvestasi di Indonesia adalah pilihan yang tepat, karena prosesnya mudah dan aman.

Presiden juga mengajak para investor untuk menanamkan investasi mereka di Indonesia, mengingat berbagai indikator ekonomi menunjukkan pencapaian positif, termasuk pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang surplus selama 41 bulan berturut-turut, indeks Manajer Pembelian (Purchasing Manager Index/PMI) yang berada pada level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, serta bonus demografi.

"Kami telah menyediakan berbagai insentif, dan stabilitas politik dan sosial selalu terjaga. Jadi, jangan khawatir mengenai pemilu 2024 yang akan datang, karena Indonesia telah berpengalaman dalam mengadakan pemilihan umum secara langsung selama lima kali. Jadi, Anda tidak perlu khawatir, yang perlu Anda lakukan adalah segera berinvestasi. Ini adalah peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga RRT, karena kerja sama haruslah saling menguntungkan," pungkasnya.

Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara yang juga menjabat sebagai Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Erick Thohir, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun. ***