PONTIANAKGLOBERR.COM, SUMATERA UTARA -- Kasus siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bermunculan. Satu kasus ditangani, kasus serupa muncul di daerah lain. Dapur diperiksa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disuspend, standar diperketat, tetapi persoalan kembali terjadi.
Jika masalah terus berulang, sudah waktunya evaluasi tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang salah. Kita perlu melihat persoalan yang lebih mendasar: apakah model penyelenggaraan MBG saat ini sudah menjadi pilihan yang paling aman dan efektif?
Baca Juga: Remaja Palangka Raya Viral Padamkan Karhutla Pakai Kostum Superman, Dapat Apresiasi Menhut
Badan Gizi Nasional (BGN) memang telah melakukan berbagai pembenahan. Pergantian kepemimpinan, penertiban sejumlah dapur, evaluasi SPPG bermasalah, hingga penguatan pengawasan keamanan pangan merupakan langkah penting.
Namun, ada satu hal yang menurut saya perlu mendapat perhatian lebih besar: mengapa satu dapur harus melayani hingga ribuan porsi makanan setiap hari?
3.000 Porsi Bukan Angka Kecil
Mengolah 3.000 porsi makanan bukan pekerjaan sederhana. Bahan baku harus diterima, disimpan, dicuci, dipotong, dimasak, diporsikan ke ribuan wadah, diangkut, kemudian didistribusikan ke sekolah. Semua proses tersebut berpacu dengan waktu karena makanan harus segera dikonsumsi.
Semakin besar volumenya, semakin kompleks pula rantai produksinya. Satu kesalahan pada salah satu mata rantai dapat berdampak kepada ratusan, bahkan ribuan siswa.
Karena itu, evaluasi jangan berhenti pada sertifikasi dapur, SOP, atau kelengkapan petugas.
Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: apakah kapasitas 3.000 porsi dalam satu dapur memang merupakan skala yang paling aman dan ideal?
Mengapa Tidak 500 Porsi?
Gagasan ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Daripada satu dapur menangani 3.000 porsi, mengapa tidak dipecah menjadi enam dapur yang masing-masing menangani maksimal sekitar 500 porsi?
Baca Juga: Mahasiswi Unesa Terancam Putus Kuliah, Terkendala Data Desil untuk Beasiswa
Angka 500 tentu bukan angka mutlak. Kapasitasnya bisa 400, 500, atau 600 porsi, tergantung karakteristik wilayah. Prinsip utamanya adalah desentralisasi produksi.
Dengan dapur yang lebih kecil, volume bahan baku relatif lebih mudah ditangani. Proses memasak dan pemorsian lebih mudah dikontrol, pengawasan lebih sederhana, sementara jarak distribusi ke sekolah dapat diperpendek.