Dana Jurnalisme Indonesia: Jangan Hanya untuk Media yang Sudah Terverifikasi

Justru Media Kecil yang Membutuhkan

Di sinilah menurut saya Dana Jurnalisme seharusnya menemukan relevansinya.

Media besar memang menghadapi tekanan bisnis. Namun, media kecil menghadapi persoalan yang lebih mendasar: keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, manajemen redaksi, akses pelatihan, hingga kemampuan membangun model bisnis.

Karena itu, logikanya jangan sampai terbalik.

Dana Jurnalisme jangan hanya menjadi fasilitas bagi mereka yang sudah memenuhi seluruh standar. Dana Jurnalisme juga harus menjadi tangga bagi mereka yang sedang berusaha mencapai standar tersebut.

Draf Dana Jurnalisme yang disusun Dewan Pers, sebagaimana dipahami dari pembahasan yang ada, justru membuka peluang tersebut. Dalam ketentuan mengenai penerima dana, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa perusahaan pers penerima harus telah terverifikasi Dewan Pers.

Penerima dapat berupa individu atau kelompok wartawan, perusahaan pers, organisasi pers, serta lembaga independen yang berkontribusi terhadap kemerdekaan pers.

Menurut saya, semangat ini harus dipertahankan.

Artinya, media yang belum terverifikasi jangan otomatis tersingkir dari kesempatan mendapatkan Dana Jurnalisme.

Tentu bukan berarti setiap orang yang mengaku sebagai media otomatis berhak menerima dana.

Harus ada seleksi. Harus ada rekam jejak jurnalistik. Harus ada proposal yang jelas. Harus tunduk pada Kode Etik Jurnalistik. Dan setiap rupiah yang diterima harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tetapi jangan menutup pintu hanya karena satu persoalan: belum terverifikasi Dewan Pers.

Saya bahkan mengusulkan agar Dana Jurnalisme memiliki jalur khusus untuk media kecil dan media lokal. Jangan semua perusahaan pers ditempatkan dalam satu arena kompetisi.

Bayangkan media kecil di Banyuwangi, Garut, Ende, Ternate, atau daerah lainnya harus berkompetisi dengan perusahaan media nasional yang memiliki puluhan atau bahkan ratusan wartawan, tim riset, bagian hukum, infrastruktur teknologi, hingga tenaga khusus untuk menyusun proposal.

Secara administratif mungkin disebut kompetisi terbuka. Namun secara kapasitas, jelas tidak setara.