Gus Miftah: Muktamar NU di Tambakberas Harus Bersih dari Intervensi Politik

PONTIANAKGLOBE.COM, JAWA TIMUR -- Pendakwah Miftah Maulana Habiburrohman atau yang dikenal sebagai Gus Miftah menilai penetapan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai lokasi Muktamar ke-35 NU pada 27–31 Agustus 2026 merupakan langkah PBNU untuk kembali ke akar sejarah.

Menurut Gus Miftah, Tambakberas memiliki keterkaitan kuat dengan sejarah Nahdlatul Ulama (NU), khususnya karena menjadi salah satu tempat KH Abdul Wahab Chasbullah atau Mbah Wahab mengembangkan gagasan kebangsaan dan keagamaan.

“Nahdlatul Ulama itu lahir jauh sebelum Republik ini menjejakkan kakinya di bumi Nusantara. Usianya matang, akar sejarahnya menghujam kuat di bilik-bilik pesantren,” ujar Gus Miftah dalam keterangannya, dikutip Selasa, 11 Agustus 2026.

“Di tempat yang barokah ini, idealnya tidak boleh ada kotoran pragmatisme politik yang merusak udara pesantren,” imbuhnya.

Gus Miftah meyakini Presiden maupun Istana tidak ikut campur dalam proses pemilihan Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 yang akan digelar di Tambakberas, Jombang.

“Di sinilah letak kearifan Presiden. Beliau tahu persis batas demarkasi antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral jam'iyah. Sebab, mengintervensi NU sama artinya dengan merobohkan tiang penyangga moral civil society yang selama ini berdiri tegak meneduhkan bangsa,” ungkapnya.

Menurut dia, sikap tersebut merupakan bentuk penghormatan pemerintah terhadap NU dan para ulama.

“Menghormati marwah ulama bukan dengan cara ikut mengatur mereka, melainkan dengan memberikan ruang kedaulatan penuh bagi para kiai untuk menentukan masa depan jam’iyahnya,” jelas Gus Miftah.

Gus Miftah: Tak Elok Jual Nama Istana di Muktamar

Gus Miftah mengatakan NU bagi pemerintah bukan sekadar mitra strategis dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga arah moral bangsa.

“Ketika politik elektoral sering kali bising dan mengaburkan nalar, suara dari pesantrenlah yang menjadi pengingat yang jernih. NU adalah tiang utama civil society di Indonesia. Jika tiang ini ikut digoyang oleh syahwat politik kekuasaan, runtuhlah atap moral bangsa ini,” terangnya.

Karena itu, ia menilai tidak elok jika ada pihak yang mengklaim memperoleh dukungan atau restu Istana untuk maju dalam kontestasi kepemimpinan NU.

“Jadi, sangat tidak elok jika masih ada pihak-pihak yang bergerak di bawah tanah, berbisik di lorong-lorong Muktamar, lalu menjual nama Istana. ‘Sudah dapat restu,’ atau ‘Ini titipan Pusat,’” tambahnya.