Prabowo Buka Pintu untuk WNA, BUMN Siap Dikelola dengan Standar Dunia

photo author
Nugroho Christian, Pontianak Globe
- Kamis, 16 Oktober 2025 | 15:17 WIB
Presiden Prabowo menyebut akan memangkas jumlah BUMN dan membuka peluang kepemimpinan talenta asing di tubuh BUMN.  (Dok. Instagram/prabowo)
Presiden Prabowo menyebut akan memangkas jumlah BUMN dan membuka peluang kepemimpinan talenta asing di tubuh BUMN. (Dok. Instagram/prabowo)

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah baru kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pidatonya di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Dalam forum internasional tersebut, Prabowo menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di tubuh BUMN. Menurutnya, perusahaan pelat merah harus dikelola dengan standar global agar lebih efisien, terbuka, dan berdaya saing tinggi.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penamparan Siswa di Lebak Berakhir Damai, Kepala Sekolah Kembali Aktif

Salah satu kebijakan baru yang disampaikan Prabowo adalah diperbolehkannya warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk memimpin perusahaan BUMN. Ia mengaku telah mengubah regulasi yang sebelumnya mewajibkan posisi pimpinan BUMN diisi oleh warga negara Indonesia (WNI).

“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita,” ujar Prabowo.

Langkah ini, kata Prabowo, dilakukan agar BUMN dapat dikelola dengan standar bisnis internasional serta mampu menarik talenta terbaik dari seluruh dunia. “Saya sudah menyampaikan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Silakan cari otak terbaik, talenta terbaik,” tambahnya.

Selain membuka peluang bagi tenaga asing, Prabowo juga menegaskan pentingnya melakukan rasionalisasi jumlah BUMN. Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 1.000 BUMN termasuk anak dan cucu perusahaan yang dimana angka tersebut dinilai tidak efisien dan justru memperlambat produktivitas.

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk memangkas dari 1.000 BUMN menjadi lebih rasional, mungkin sekitar 200 sampai 240,” katanya.

Prabowo menilai, pengurangan jumlah BUMN akan memudahkan pengawasan, meningkatkan profitabilitas, serta memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Reformasi BUMN, ujar Prabowo, bukan semata penyederhanaan struktur, tetapi strategi besar untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ia menilai masih banyak BUMN yang belum berkontribusi optimal karena lemahnya manajemen dan minimnya orientasi bisnis modern.

“Rasionalisasi ini akan melahirkan BUMN yang sehat, efisien, dan fokus pada sektor strategis yang benar-benar berdampak pada ekonomi rakyat,” tegasnya.

Baca Juga: Geger Radioaktif Cesium-137, Kemensos Siapkan Langkah Perlindungan Warga Serang

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung pentingnya pemahaman ekonomi bagi para pemimpin politik. Menurutnya, banyak pejabat publik yang belum memahami dunia bisnis secara menyeluruh, sehingga kebijakan yang dibuat sering kali tidak berpijak pada realitas ekonomi.

“Kadang ada keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujarnya.

Prabowo mendorong generasi muda yang bercita-cita menjadi pemimpin untuk memperdalam wawasan ekonomi agar mampu membuat keputusan yang rasional dan berpihak pada kemajuan bangsa.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Nugroho Christian

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Seabad Maria Manaoag, Bersama Jutaan Umat

Rabu, 22 April 2026 | 22:31 WIB

Guru di Bojonegoro Lari ke Sekolah Demi Hemat BBM

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:13 WIB
X