PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya serapan anggaran daerah dan program rumah subsidi. Ia menyebut dana Pemda senilai Rp215 triliun masih parkir di bank, memperlambat perputaran ekonomi.
Dari total itu, Rp64 triliun di provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota. DKI Jakarta bahkan menyimpan saldo tertinggi Rp19 triliun.
Menurut laporan Mendagri Tito Karnavian, banyak kepala daerah menunda pencairan anggaran karena alasan birokrasi dan pergantian pejabat.
Purbaya menilai hal ini memperlambat ekonomi nasional dan menurunkan daya serap belanja APBD yang baru 51,3 persen hingga September 2025.
Ia juga menyoroti stagnasi program rumah subsidi (FLPP) yang baru terealisasi 180 ribu unit dari target 350 ribu unit.
Purbaya meminta percepatan realisasi dan mengusulkan kebijakan pemutihan tunggakan kecil di bawah Rp1 juta agar masyarakat lebih mudah memiliki rumah.
Purbaya menegaskan, dana publik harus segera digunakan untuk pembangunan produktif. “Jangan tunggu akhir tahun. Uangnya sudah ada, gunakan untuk rakyat,” ujarnya.***