PONTIANAKGLOBE.COM, MIANGAS -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan berupa telepon pintar dan jaringan internet berbasis satelit Starlink untuk warga Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat konektivitas digital hingga wilayah terluar Indonesia, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di kawasan perbatasan.
Baca Juga: Gus Miftah Ajak Anak Muda Jaga Persatuan di Tengah Ancaman Polarisasi Digital
Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas pada Sabtu (9/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan bantuan telepon pintar dan layanan internet Starlink nantinya akan disalurkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang turut mendampinginya dalam kunjungan tersebut.
“Ada Menteri Meutya di sini, Ibu Meutya adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digital, dan beliau akan memberi handphone. Ada Starlink dan handphone untuk semua KK,” ujar Prabowo.
Saat berada di Pulau Miangas, Prabowo mengaku ingin melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia yang berbatasan dengan Filipina itu.
Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas dasar dan layanan publik, mulai dari bandara, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), hingga sekolah.
Dalam peninjauan tersebut, Prabowo menyebut program revitalisasi sekolah di kawasan itu sudah mulai berjalan dan dilengkapi panel interaktif digital untuk menunjang proses pembelajaran.
Baca Juga: Tragis! 3 Pendaki Dilaporkan Tewas Saat Gunung Dukono Meletus
Namun di sisi lain, ia juga menemukan masih ada fasilitas kesehatan yang belum pernah direnovasi selama bertahun-tahun.
“Tadi saya lihat beberapa tempat puskesmas. Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, ‘Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki’. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia, segera,” ujar Prabowo.
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terluar Indonesia.***