PONTIANAKGLOBE.COM, NEW YORK -- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa kerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Board of Peace harus saling memperkuat dalam mendorong perdamaian di Palestina. Hal itu disampaikan dalam pertemuan DK PBB di New York, Rabu (18/2/2026).
Sugiono menyatakan bahwa meskipun DK PBB dan Board of Peace memiliki mandat serta jalur berbeda dalam menangani konflik di Gaza, keduanya tidak boleh berjalan berlawanan arah. Menurutnya, ketidaksinkronan justru akan melemahkan legitimasi dan efektivitas upaya perdamaian.
"Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri,” tegas Sugiono.
Baca Juga: Di Hadapan Donald Trump, Prabowo Siap Kirim 8.000 Pasukan ke Gaza
Ia menjelaskan bahwa pembentukan Board of Peace merupakan bagian dari mandat Resolusi 2803 DK PBB yang memuat rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk pembentukan International Stabilization Force.
Karena itu, Sugiono menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di Board of Peace akan tetap berpegang pada Piagam PBB dan prinsip multilateralisme.
"Keterlibatan kami akan tetap konsisten dengan Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia bersama delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya di Board of Peace berkomitmen menjaga integritas kerangka perdamaian yang telah disepakati.
"Semoga Board of Peace bertindak sesuai prinsip persatuan dan penyelesaian konflik, bukan sekadar mengelola krisis yang tengah berlangsung, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dan keadilan bagi masyarakat Palestina,” imbuhnya.
Baca Juga: Polemik Jukir Liar Tanah Abang, Rano Karno Tegaskan Penertiban Jalan
Pada Kamis, 19 Februari 2026 waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan kepala negara anggota Board of Peace di Washington DC. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sejak piagam organisasi itu ditandatangani pada 22 Januari lalu.
Sebagai anggota Board of Peace dan Presidensi Dewan HAM PBB tahun 2026, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil, komprehensif, dan berlandaskan hukum internasional. Momentum ini dinilai membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih sentral dalam diplomasi perdamaian Israel–Palestina.***