PONTIANAKGLOBE.COM -- Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Program ini berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos) dan dirancang tidak sekadar sebagai layanan pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat rentan.
Baca Juga: Tak Hanya Andalkan DTSEN, Begini Cara Kemensos Menjangkau Anak Miskin ke Sekolah Rakyat
Berbeda dengan mekanisme pendataan bantuan sosial, Kemensos menerapkan pendekatan tersendiri dalam menjaring anak-anak yang berhak mengikuti Sekolah Rakyat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, dalam forum Jaringan Pemred Promedia (JPP) yang digelar secara daring pada Selasa, 20 Januari 2026.
Rico menjelaskan bahwa meski pemerintah telah memiliki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Kemensos tidak sepenuhnya bergantung pada data tersebut.
“Pendekatan kita beda dari yang bansos. Awalnya bergerak dari DTSEN dulu, setelah itu untuk memastikan kami tidak langsung percaya 100 persen pada data, karena pasti ada margin errornya,” ucap Rico.
Ia menuturkan, proses pendataan dilakukan melalui verifikasi berlapis dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta pemerintah daerah. Setiap calon siswa Sekolah Rakyat harus memiliki profil yang jelas dan diajukan secara resmi oleh daerah.
“Kemudian nanti bukan hanya satu saja. Nanti pendamping PKH, teman-teman dari Pemda juga melakukan penjangkauan dan masing-masing harus ditampilkan profil anaknya untuk diajukan, ditandatangani kepala daerah,” paparnya.
Dalam diskusi tersebut, Rico juga mengungkap bahwa di lapangan masih ditemukan anak-anak yang sama sekali tidak tercatat dalam DTSEN. Ia menceritakan pengalamannya saat tim Kemensos menjemput seorang anak bernama Alfiyanur yang tinggal di kawasan hutan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
“Saya penasaran kok aneh ini, ada orang tinggal di hutan sama kakaknya tapi tidak ketahuan,” ujarnya.
Baca Juga: Usai Guru Honorer, Kini Guru PAUD Buka-bukaan Soal Gaji yang Memprihatinkan
Rico menggambarkan medan yang harus ditempuh untuk menjangkau tempat tinggal Alfiyanur. Perjalanan dilakukan menggunakan kendaraan double cabin selama sekitar 25 menit melalui jalan tanah, kemudian dilanjutkan berjalan kaki selama kurang lebih 10 menit.
“Perjalanan ke sana, naik mobil double cabin itu 25 menit. Jalannya mohon maaf, bukan jalan aspal tapi jalan tanah. Setelah sampai di sana, masih jalan kaki 10 menit untuk sampai ke rumahnya,” paparnya.
Menurut Rico, kasus anak yang tidak terdata seperti Alfiyanur sebenarnya bisa segera ditangani. Cukup dengan surat keterangan dari pemerintah daerah, anak tersebut sudah dapat diusulkan menjadi siswa Sekolah Rakyat.