PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Kritik terhadap cara pendistribusian bantuan bagi korban bencana di Sumatera mencuat setelah sejumlah anggota DPR menilai metode pemberian bantuan lewat udara tidak tepat dan berisiko merugikan warga.
Sorotan itu muncul dalam rapat Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta pernyataan berbeda dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Keduanya menekankan pentingnya penyaluran yang lebih manusiawi dan benar-benar efektif.
Baca Juga: Drama Panas di DPR: Truk Kayu Lewat Setelah Banjir, Titiek Tak Tahan Emosi
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, mengingatkan agar pejabat di daerah tidak bertindak sembarangan saat membantu korban bencana, termasuk praktik melempar beras dari helikopter yang sempat viral. Ia menilai tindakan itu tidak etis dan jauh dari nilai kemanusiaan.
“Saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban hendaklah yang sopan,” ujarnya dalam rapat Kamis, 4 Desember 2025.
Firman menegaskan kembali bahwa bantuan tidak perlu diberikan dengan cara dilempar dari udara.
“Tidak perlu memberikan beras dilempar-lempar dari helikopter,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan agar bantuan disalurkan tanpa pencitraan, cukup diberikan langsung kepada warga tanpa teatrikal.
Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti metode pemberian bantuan dari udara yang beberapa kali terpaksa dilakukan karena jalur darat terputus.
Baca Juga: Kaltim Dipangkas Anggaran Daerah Paling Besar, Syafruddin: Di Mana Letak Keadilannya?
Ia memahami keterbatasan medan, namun mengingatkan bahwa keselamatan dan efektivitas tetap harus menjadi pertimbangan utama.
“Seperti yang tadi saya sampaikan, kita fokus untuk bisa memberikan bantuan secara efektif. Banyak wilayah yang jalurnya terputus sehingga distribusi dilakukan melalui udara,” kata Puan pada Rabu, 3 Desember 2025.
Ia menilai cara pemberian bantuan dengan melempar dari ketinggian perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Namun cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu perlu dievaluasi sebaik-baiknya,” ujarnya.***