pontianak-insights

Program Kedelai Pemerintah Dikritik DPR: Sudah 60 Persen Tapi Belum Jelas Hasilnya

Selasa, 25 November 2025 | 20:38 WIB
Ilustrasi kedelai (Dok. Unsplash/Daniela Paola)

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menyoroti masih tingginya aktivitas impor kedelai yang dilakukan pemerintah. Ia menilai hal itu ironis, mengingat masyarakat Indonesia setiap hari mengonsumsi tempe dan tahu, namun bahan bakunya masih sangat bergantung pada impor.

Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (24/11/2025), Titiek menegaskan bahwa kedelai seharusnya ditetapkan sebagai komoditas prioritas nasional.

“Kita bangsa pemakan tahu tempe, mestinya kedelai jadi prioritas,” ujarnya di hadapan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Baca Juga: Pemulung Tewas Akibat Memotong Mortir: Warga Babelan Geger, Gegana Brimob Bergerak

Ia memaparkan kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai 2,9 juta ton per tahun, sedangkan produksi nasional hanya sekitar 300–400 ribu ton. Sisanya, 2,6 juta ton, dipenuhi lewat impor. Titiek menyebut angka tersebut terlalu besar dan membebani ekonomi.

Meski memberi kritik keras, Titiek tetap mengapresiasi capaian Kementan dalam swasembada beras dan jagung. Namun menurutnya, langkah serupa harus diterapkan untuk kedelai. Ia juga meminta program Pajale (padi, jagung, dan kedelai) yang dulu dikelola pemerintah agar diaktifkan kembali guna menekan impor yang dianggap memalukan.

Menteri Amran merespons bahwa Kementan telah menyiapkan program perluasan tanam kedelai dan telah mengikuti rapat terbatas dua kali. Ia menyebut konsep penanaman di lahan-lahan luas sudah berjalan 60–70 persen.

Amran menegaskan semua ahli kedelai sudah dikumpulkan dan diberikan lahan uji 1.300 hektare untuk menunjukkan hasil konkret.

Baca Juga: Aksi Batal, KSPI Ancam Mogok Nasional 5 Juta Buruh jika UMP Tak Naik Sesuai Tuntutan

Kementan sebelumnya mendapat arahan Presiden Prabowo agar menanam kedelai di lahan seluas 1.000 hektare yang merupakan aset sitaan negara.

Lahan itu akan dialihkan dari rencana perkebunan sawit menjadi area tanam kedelai, dengan harapan bisa mengurangi ketergantungan impor dalam beberapa tahun ke depan.***

Tags

Terkini