PONTIANAK.COM, JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan persetujuan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk pengadaan 30 rangkaian kereta baru milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Jumlah ini lebih besar dari usulan awal KAI yang hanya sebesar Rp4,8 triliun.
Dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat pada Selasa, (4/11/2025), Prabowo menegaskan keputusannya tersebut didasari pada komitmen pemerintah untuk memperkuat layanan transportasi publik.
“Bahkan beliau (Dirut PT KAI) ajukan 4,8T, saya setujui tidak 4,8 tapi 5T. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.
Baca Juga: IKN Dibilang Kota Hantu, Pemerintah: Jangan Asal Percaya Media Luar
Presiden juga menantang Direktur Utama PT KAI untuk menyelesaikan proyek pengadaan 30 rangkaian baru itu secepat mungkin. Awalnya, KAI menargetkan enam bulan, namun Prabowo memberi waktu satu tahun sebagai tenggat maksimal.
“Saya minta dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berapa bulan? Enam bulan? Sudahlah, aku kasih satu tahun. Ini rakyat yang jadi saksi,” kata Prabowo dengan nada tegas namun bersahabat.
Ia menekankan bahwa proyek ini bukan sekadar soal pengadaan, melainkan bukti konkret pemerintah dalam menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih modern, cepat, dan merata di seluruh Indonesia.
Selain penambahan armada, Prabowo juga menginstruksikan agar pembangunan jaringan rel kereta strategis di luar Pulau Jawa segera dipercepat. Ia menyebut rencana besar seperti Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, dan Trans Sulawesi Railway sebagai fokus pengembangan konektivitas nasional.
“Nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur untuk rencanakan yang baik Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway,” ujarnya.
Baca Juga: Gubernur Riau Dicokok KPK, Puan Ingatkan Kepala Daerah Jangan Serakah Jabatan
Menurut Presiden, proyek transportasi massal ini harus menjadi sarana pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat. Ia menegaskan bahwa kecepatan, tanggung jawab, dan keberpihakan pada rakyat harus menjadi prinsip utama dalam setiap pembangunan infrastruktur nasional.
“Semua ini untuk rakyat. Kita bangun cepat, tapi harus tanggung jawab dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutup Prabowo.***