PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berulang kali mempertanyakan urgensi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Menurut Hasto, Megawati sejak awal menilai bahwa kebutuhan rakyat justru lebih mendesak di bidang pendidikan, pertanian, dan infrastruktur dasar.
Baca Juga: Program Gizi Prabowo Disebut Investasi SDM, Tapi Tantangan Pasokan Mengintai!
Dalam keterangannya pada Sabtu, (1/11/2025), Hasto menuturkan bahwa Megawati kerap mempertanyakan manfaat langsung proyek raksasa itu bagi masyarakat luas.
“Saya menjadi saksi bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan, apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut,” ujar Hasto.
Megawati, lanjut Hasto, menilai pembangunan proyek seperti Whoosh tidak semestinya menjadi prioritas utama di tengah banyaknya kebutuhan dasar rakyat yang belum terpenuhi, terutama bagi petani dan pelajar.
“Bukankah kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan bagi para petani, hingga penyediaan pupuk itu jauh lebih penting,” katanya.
Hasto juga menyoroti perubahan kebijakan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia menyebut, pada awalnya pemerintah menyatakan proyek tersebut tidak akan menggunakan jaminan negara, namun kebijakan itu kemudian berubah.
“Kita lihat ada perubahan-perubahan kebijakan. Dimulai dari tidak adanya jaminan negara, ternyata kemudian ada jaminan negara,” ujar Hasto.
Menurutnya, perubahan itu menimbulkan beban keuangan baru yang justru bertentangan dengan prinsip efisiensi yang dijanjikan di awal proyek.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa Megawati sempat mengusulkan alternatif proyek yang dinilai lebih merata manfaatnya bagi masyarakat.
Baca Juga: Onadio Leonardo Ditangkap Polisi, Diduga Konsumsi Ekstasi Sebelum Diamankan
Alih-alih membangun kereta cepat, Megawati disebut mendorong pembangunan jalur ganda atau double track kereta api di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Sumatera.
“Saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat, lebih baik membangun double track kereta api termasuk di Sumatera,” pungkas Hasto.
Usulan itu, kata Hasto, berangkat dari pandangan bahwa pemerataan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia akan memberikan efek ekonomi yang lebih luas dibanding proyek megah di satu kawasan.