Qodari juga menegaskan, istilah “ibu kota politik” bukan berarti Indonesia akan memiliki ibu kota ekonomi atau budaya yang terpisah. “Nggak begitu maksudnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pihaknya masih mengkaji lebih lanjut Perpres yang diteken Presiden Prabowo terkait IKN.
“Ini saya mau lihat kajiannya dulu, belum lihat,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 22 September 2025.
Perpres Nomor 79 Tahun 2025 merinci sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar IKN siap difungsikan sebagai ibu kota politik, dengan fokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Beberapa target tersebut antara lain:
-
Luas pembangunan KIPP dan sekitarnya minimal 800–850 hektare.
-
Pembangunan gedung perkantoran rampung setidaknya 20 persen.
-
Pembangunan hunian layak dan berkelanjutan mencapai 50 persen.
-
Sarana dan prasarana dasar minimal 50 persen.
-
Indeks aksesibilitas dan konektivitas IKN mencapai 0,74. ***