Buruh Desak DPR Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Rakyat, Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen

photo author
Nugroho Christian, Pontianak Globe
- Jumat, 7 November 2025 | 12:36 WIB
Menyoroti poin-poin tuntutan aksi demonstrasi serikat buruh di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 6 November 2025.  (Dok. Instagram.com/@konfederasikasbi_)
Menyoroti poin-poin tuntutan aksi demonstrasi serikat buruh di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 6 November 2025. (Dok. Instagram.com/@konfederasikasbi_)

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Ribuan buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (6/11/2025). Massa yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai semakin menekan kaum pekerja.

Seruan aksi tersebut telah beredar melalui akun resmi @konfederasikasbi_ sejak Rabu, (5/11/2025), dengan ajakan menolak eksploitasi buruh, sistem upah murah, dan gelombang pemutusan hubungan kerja.

Baca Juga: Respons Keras Mahfud MD soal Sikap Prabowo: Siap Tanggung Boleh, Tapi Mekanisme Harus Dibongkar

Dalam unggahan itu, KASBI mengusung tema 'Wujudkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh. Stop Eksploitasi, Upah Murah, dan Badai PHK', yang dimulai pukul 10.00 WIB di depan kompleks parlemen.

Ketua KASBI, Sunarno, menyebut aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap lambatnya respon DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang membuka peluang revisi UU Cipta Kerja agar lebih berpihak kepada pekerja.

Ia menilai sistem kerja kontrak, outsourcing, dan magang hanya menambah penderitaan buruh di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja.

“Aksi ini kami lakukan karena eksploitasi sistemik terhadap buruh masih terjadi. Upah murah, kerja kontrak, dan outsourcing terus menjerat,” kata Sunarno dalam keterangan resminya, Selasa (4/11/2025). 

Ia juga menegaskan bahwa DPR harus segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang benar-benar pro buruh dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Dalam aksi tersebut, KASBI membawa sepuluh poin tuntutan utama. Di antaranya, pengesahan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh, penerapan Upah Layak Nasional dengan kenaikan minimal 15 persen pada 2026, serta penghapusan sistem kontrak dan outsourcing.

Mereka juga menuntut perlindungan bagi buruh perempuan, ratifikasi Konvensi ILO 190, penyediaan fasilitas penitipan anak, dan penghentian tindakan represif terhadap gerakan buruh.

Sekitar 5.000 buruh dilaporkan bergerak dari Fly Over Taman Ria Senayan menuju Gedung DPR RI. Sebanyak 100 perwakilan KASBI dijadwalkan bertemu dengan pimpinan DPR, Badan Aspirasi Masyarakat, dan Komisi IX.

Dalam aksinya, massa membawa simbol-simbol perjuangan seperti patung gurita, spanduk, baliho, serta menggelar pertunjukan seni buruh sebagai bentuk ekspresi perlawanan.

Baca Juga: Trump Sebut Mamdani Komunis Gila, Ini Jawaban Tajam Sang Wali Kota Baru

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.464 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta untuk mengamankan jalannya aksi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, menyebut pengamanan dilakukan secara persuasif agar demonstrasi berjalan tertib dan aman.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Nugroho Christian

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X