Meski begitu, pengalaman masa lalu membuat sebagian masyarakat tetap skeptis. Publik menuntut reformasi Polri menyentuh akar persoalan, mulai dari budaya kekerasan aparat hingga lemahnya akuntabilitas dalam penanganan kasus besar.
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut daftar anggota komite akan diumumkan setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri.
“Mungkin paling lambat pertengahan Oktober sudah akan diumumkan,” kata Yusril di Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025).
Pembentukan Komite Reformasi Polri dinilai menjadi ujian awal bagi pemerintah. Kredibilitas nama-nama yang dipilih akan menentukan seberapa serius komitmen reformasi dijalankan, sekaligus menjawab tuntutan demonstrasi Agustus 2025 yang menghendaki kepolisian lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. ***
