PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Posisi Sukiryanto sebagai seorang senator dianggap tidak lagi sesuai setelah dia memilih untuk menjadi calon legislatif dari sebuah partai politik.
DPD RI, lembaga yang mewakili daerah di Senayan, dianggap perlu mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Sukiryanto.
Baca Juga: Gak Perlu Ribet! 6 Cara Cek Pulsa Indosat Super Mudah dan Cepat
Menurut Ireng Maulana, seorang pengamat politik Kalbar yang lulus dari Universitas Iowa di Amerika Serikat, peran seorang senator di DPD seharusnya bersifat independen dari afiliasi politik.
Dia menyatakan bahwa ketika anggota DPD beralih menjadi anggota partai politik, maka peran independen itu hilang.
Ireng menekankan betapa sulitnya bagi seseorang untuk tetap menjadi penyeimbang di Senayan ketika mereka sudah bergabung dengan partai politik.
Ireng juga menyoroti bahwa keputusan Sukiryanto untuk tetap berada di DPD sambil menjadi calon dari partai politik seharusnya memperhitungkan etika politik.
Hal ini juga melibatkan kewajiban hukum dan etika.
Baca Juga: Hore! 2 Long Weekend Menanti di Bulan Maret 2024, Siapkan Rencana Liburanmu!
Sukiryanto, yang sebelumnya adalah Anggota DPD RI dari Kalimantan Barat setelah pemilu 2019, kini mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang sama melalui PDIP pada pemilu 2024.
Ireng menegaskan bahwa menjalankan dua peran sekaligus -- sebagai kader partai politik dan anggota DPD -- tidak etis.
Hal ini menciptakan konflik kepentingan, terutama dalam hubungannya dengan konstituen.
Konstituen memilih anggota DPD dengan harapan bahwa mereka akan menjadi independen dan tidak terikat dengan partai politik.
Baca Juga: Hati-Hati! 6 Trik Licik Penipuan Berkedok Pinjaman Online yang Wajib Diwaspadai
Dengan demikian, ketika anggota DPD beralih menjadi kader partai politik, mereka kehilangan kepercayaan konstituen untuk mewakili kepentingan secara independen.