Bupati Kubu Raya Sujiwo Pilih Hadiri Retret Akmil Magelang, Siap Terima Jika Disanksi PDI-P

PONTIANAKGLOBE.COM, KUBU RAYA -- Bupati Kubu Raya yang juga kader PDI Perjuangan, Sujiwo, tetap mengikuti retreat atau pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, meskipun ada instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menundanya.

Sujiwo menegaskan bahwa keputusannya menghadiri retreat didasarkan pada sumpah jabatan yang telah diucapkannya saat pelantikan pada 20 Februari 2025.

Baca Juga: Kisah Hidup Paus Fransiskus, Dari Buenos Aires ke Tahta Kepausan. Begini Sepak Terjangnya saat Jadi Kardinal di Argentina

"Retreat ini merupakan agenda pemerintah. Sebagai kepala daerah, saya adalah bagian dari negara. Saya juga telah mengikrarkan sumpah jabatan di Istana Negara pada 20 Februari lalu. Oleh karena itu, saya tetap memutuskan untuk mengikuti retreat ini," ujar Sujiwo dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Februari 2025.

Bukan Bentuk Pembangkangan terhadap Partai

Sujiwo menampik anggapan bahwa keputusannya merupakan bentuk pembangkangan terhadap PDI Perjuangan.

Menurutnya, partai selalu mengajarkan para kader untuk setia kepada rakyat.

"Saya pribadi berpendapat bahwa keputusan ini bukan bentuk pembangkangan. Sebab, partai selalu mengingatkan kita untuk setia kepada sumber kekuasaan yang sesungguhnya, yaitu rakyat," jelasnya.

Sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Sujiwo juga menyatakan siap menerima sanksi atas keputusannya.

Baca Juga: Paus Fransiskus Mulai Pulih Perlahan, Dukungan Doa Mengalir dari Seluruh Dunia Termasuk Warga Argentina yang Berkumpul di Buenos Aires

"Kalau partai menilai ini sebagai bentuk pembangkangan, saya siap menerima sanksi apa pun. Namun, hal itu tidak akan mengurangi loyalitas saya kepada PDI Perjuangan," tegasnya.

Instruksi Megawati untuk Kepala Daerah PDI-P

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi agar seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan menunda keberangkatan mereka ke retreat di Akademi Militer Magelang.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani pada 20 Februari 2025.

Megawati juga meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan ke Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.