PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Langkah tersebut menjadi hasil rapat koordinasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut digelar sebagai forum evaluasi sekaligus memperkuat sinergi antara otoritas fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca Juga: Purbaya Ungkap Dampak Rupiah Melemah, Pengrajin Tahu Tempe Jadi Korban
"Dan alhamdulillah, hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan," jelas Dasco dalam konferensi pers seusai rapat.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, fokus utama koordinasi kali ini adalah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dari pembahasan tersebut, pemerintah dan BI menyepakati dua strategi utama.
Strategi pertama adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen surat utang, baik Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), guna menarik kembali arus modal asing masuk (capital inflow).
Langkah tersebut diharapkan dapat menambah pasokan valuta asing di dalam negeri, menjaga kepercayaan investor, serta mengantisipasi potensi keluarnya modal asing di tengah kenaikan imbal hasil surat utang global.
Sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga SRBI pada 13 Mei 2026. Untuk tenor enam bulan, suku bunganya menjadi 6,21 persen, tenor sembilan bulan 6,31 persen, dan tenor 12 bulan sebesar 6,45 persen.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat imbal hasil SBN tetap stabil pada awal Juni, yakni 6,67 persen untuk SBN berdenominasi rupiah dan 5,42 persen untuk SBN berdenominasi dolar AS.
Kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil. Data Kementerian Keuangan mencatat SRBI membukukan arus modal asing bersih (net inflow) sebesar Rp99,9 triliun sejak awal tahun hingga 3 Juni 2026. Adapun SBN memang masih mencatat net outflow Rp10,8 triliun secara tahunan, tetapi berhasil membukukan net inflow Rp70,1 triliun sejak 1 April hingga 3 Juni 2026.
"Oleh karena itu, fiskal dan monetar sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," jelas Perry.
Strategi kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah oleh Bank Indonesia dengan pemberian bunga yang lebih kompetitif kepada pemerintah.
Baca Juga: Harta Silmy Karim Disorot Usai Jadi Tersangka KPK, Kekayaan Bersih Tembus Rp234 Miliar
Perry menegaskan koordinasi antara pemerintah dan BI akan terus diperkuat agar mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan di tengah tantangan global.
"Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi, yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat," pungkasnya.