Surplus Beras, Tegas Pemprov Jabar dan Jatim Tolak Impor

PONTIANAKGLOBE -- Pemprov Jawa Barat dan Jawa Timur tegas tidak ingin pemerintah pusat melakukan impor beras karena produksi pada 2022 dari wilayah tersebut surplus beras setelah panen besar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi pada periode Januari – Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras. Sedangkan kebutuhan untuk konsumsi masyarakat Jatim pada periode Januari – Oktober 2022 sebesar 2,8 juta ton.

"Pada November 2022, Provinsi Jatim juga panen beras dengan luas panen mencapai 105.000 hektar, setara beras 389.000 ton. Di beberapa penggilingan padi kecil dan pedagang-pedagang Jatim terdata ada 57.000 ton beras dan masih banyak gabah kering giling maupun beras dipenggilingan padi besar yang tersedia," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo dari siaran pers Direktorat Jenderal Perkebunan dikutip Pontianak Globe, Jumat (2 November 2022).

Dia berharap pemerintah tidak impor dan stok beras dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan mensejahterakan petani.

Begitu pula dengan Jawa Barat, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat mengatakan bulan September – Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras pada 2022.

"Kebutuhan beras rakyat Jawa Barat sebanyak 1,38 juta ton sehingga Jawa Barat masih surplus beras sebesar 178.883 ton beras," kata Dadang.

Dadang menjelaskan stok beras sampai tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta berupa stok sebanyak kurang lebih 10 persen dari surplus yaitu berupa stok beras di penggilingan dan digudang pedagang sebanyak dengan total 15.968,19 ton.

"Dan harga rerata gabah kering panen sebesar Rp4.886, sehingga jika beras impor masuk langsung membuat harga gabah dan beras anjlok," kata Dadang.