PONTIANAKGLOBE.COM, NUSA DUA, BALI -- Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025 menggambarkan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, berorientasi pada rakyat, dan berpusat pada rakyat.
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan saat ini menjadi prioritas di Asia Tenggara.
Sebagaimana tertuang dalam SDGs 17 “Partnership for the Goal” yang telah diadopsi oleh seluruh Negara Anggota ASEAN, kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mendorong bisnis yang inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan mutlak diperlukan.
Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 21-22 Agustus 2023, 59 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari berbagai negara ASEAN berkumpul di Nusa Dua Bali dalam acara Side Event Inclusive Business Summit 2023: “Collaboration for a More Inclusive ASEAN” yang diinisiasi oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Perkumpulan Prakarsa, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Asosiasi Pendamping Usaha Kecil Perempuan (ASPPUK), dan Oxfam di Indonesia.
Melalui diskusi yang dilaksanakan dalam empat sesi selama dua hari tersebut, OMS percaya bahwa model bisnis inklusif dan bertanggungjawab menawarkan masa depan yang sejahtera melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif di berbagai sektor di Asia Tenggara.
Model-model ini memberdayakan petani skala kecil di sektor pertanian melalui peningkatan akses pasar, praktik berkelanjutan untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, dan transfer teknologi.
Demikian pula, di sektor perikanan,bisnis inklusif dapat mendorong praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian sumber daya.
Mengatasi penangkapan ikan berlebihan, hak sumber daya, dan masalah kesehatan ekosistem sangat pentinguntuk keberhasilan implementasi.
Dalam sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bisnis inklusif dapat meningkatkan kesempatan kerja, inovasi, dan pengembangan masyarakat.
“Dalam mencapai bisnis inklusif yang ideal, tentu saja akan ada tantangan seperti akses keuangan, bantuan teknis, dan perubahan iklim. Hal ini memerlukan perhatian khusus agar kita dapat memastikan skala dan dampak dari inisiatif tersebut,” kata Emmy Astuti selaku Direktur Eksekutif ASPPUK.
“Mengatasi hambatan terkait akses keuangan, dukungan teknis, masuk pasar, danpenyelarasan peraturan akan sangat penting untuk memanfaatkan potensi UKM inklusif sepenuhnya. Di semua sektor, kesetaraan gender, pengukuran dampak, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah sangat penting untuk pendekatan bisnis inklusif yang komprehensif dan efektif di Asia Tenggara,” ujar Emmy Astuti selaku Direktur Eksekutif ASPPUK.
Hal ini juga senada dengan pesan yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki sebagai tuan rumah dari ASEAN Inclusive Business Summit 2023.
“Untuk bergerak maju, kita harusmendorong pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pelaku sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan organisasi pembela hak-hak Perempuan,” ujar Teten Masduki.
“Dengan menggabungkan kekuatan bersama, kita dapat menciptakan kebijakan dan inisiasi-inisiasi yang dapat mengatasi tantangan yang kita hadapi saat ini, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan kemiskinan. Kemitraan publik-swasta sangat penting untuk mendorong inovasi, memanfaatkan sumber daya,dan meningkatkan praktik bisnis yang inklusif dan bertanggung jawab,” ujar Menteri Teten.
Sejalan dengan hal tersebut Lily N Batara, Program Koordinator KRKP mengatakan bahwa “inclusive business perlu mengacu pada pendekatan bisnis yang megupayakan pelibatan masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok terpinggirkan sebagai mitra dalam rantai nilai.