PONTIANAKGLOBE -- Para calon legislatif dan eksekutif diharapkan punya komitmen politik untuk menggulangi krisis iklim mengingat ada 9,7 juta hektare luasan hutan harus dilindungi termasuk menjaga hak-hak masyarakat adat.
Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024 dan itu momentum peluang menentukan dan memilih pemimpin yang dapat merealisasikan agenda perlindungan lingkungan hidup, hutan dan lahan serta pengendalian krisis iklim.
"Pemerintah perlu berkomitmen tinggi mencegah 'obral' izin pembukaan lahan yang kerap terjadi pada tahun-tahun politik sebelumnya," kata Nadia Hadad dikutip Pontianak Globe, Jumat (16 Juni 2023).
Hal itu disampaikannya dalam TalkShop “Menjaga Hutan Tersisa” Nasib Hutan di Momen Politik 2024. Hadir dalam talkshow Ferdian Yazid, Program Manager Natural Resource and Economic Governance Transparency International Indonesia, Mufti Barri Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, Yuyun Indradi Direktur Eksekutif Trend Asia dan Intan Lestari Program Assistant Hutan dan Iklim Yayasan Madani.
Sementara itu, Program Assistant Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan Salma Zakiyah mengatakan saat ini terdapat hutan alam ini berada di luar izin/konsesi dan belum masuk ke area perlindungan dari izin baru atau moratorium hutan permanen.
"Hutan alam di dalam izin dan konsensi eksisting pun perlu menjadi perhatian khusus karena rentan mengalami deforestasi dan degradasi hutan," kata Salma Zakiyah.
Pihaknya menganalisa, saat ini ada 16,6 juta Ha alam berada di area izin PBPH-HA (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Alam), 3,5 juta ha berada di area konsesi minerba.
Selain itu, ada 3,1 juta ha berada di area izin perkebunan sawit, dan 3 juta ha berada di area PBPH-HT (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Tanaman).
Apabila hutan alam yang berada di dalam izin-izin tersebut tidak diselamatkan, Indonesia akan sulit untuk mencapai target iklim di sektor kehutanan dan lahan serta target FOLU Net Sink 2030.
Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia Mufti Barri mengatakan adanya kekhawatiran tren pembukaan hutan saat kontestasi politik seperti terjadi pada era pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono terjadi pelepasan sebanyak 291.000 Ha.
"Untuk itu jangan lagi hutan dikorbankan untuk pundi-pundi politik, kita perlu memantau 2-3 bulan sebelum dan setelah pemilihan umum," ujarnya.
Dia berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya yang melakukan pelepasan kawasan hutan di detik-detik terakhir sebelum rezimnya berakhir.