PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, hingga kini belum memiliki afiliasi partai politik usai didepak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 2024 lalu.
Belakangan, nama Jokowi santer dikaitkan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Baca Juga: Momen Prabowo Lebih Baik Naikkan Gaji Hakim daripada Uang Dicuri Koruptor
Spekulasi makin menguat menjelang digelarnya Pemilu Raya (Pemira) PSI untuk memilih ketua umum baru.
Sebagai informasi, bakal calon ketua umum (caketum) PSI yang ingin mendaftar wajib mengantongi dukungan minimal dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tingkat provinsi dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Terkini, Jokowi menarik perhatian publik setelah mengaku telah menerima sejumlah dukungan dari DPW dan DPC PSI untuk maju sebagai calon ketua umum. Namun, ia menilai dukungan tersebut masih belum memadai.
“Saya belum turun ke bawah. Dukungan dari DPW provinsi, dari DPC kabupaten/kota memang ada satu dua, tapi belum cukup,” ujar Jokowi saat diwawancarai awak media di kediamannya di Solo, Jumat, 13 Juni 2025.
Baca Juga: Jatuhnya Pesawat Boeing di Ahmedabad Tambah Daftar Panjang Insiden Fatal Penerbangan India
Mantan Wali Kota Solo itu menyebut dirinya masih menelaah dukungan yang masuk, apalagi pemilihan ketua umum PSI akan digelar melalui sistem e-voting secara daring.
“Kita lihat dulu seperti apa dukungan dari bawah. Karena nanti pemilihannya lewat voting online, jadi memang benar-benar harus dihitung secara cermat,” jelasnya.
Jokowi juga menegaskan bahwa dukungan saja tidak cukup. Setiap calon ketua umum PSI harus memenuhi persyaratan administratif dan dukungan struktural yang telah ditetapkan partai.
“Dukungan saja belum cukup. Ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, memang sudah ada satu dua dukungan dari DPW dan DPC, tapi belum cukup,” tutupnya. ***