PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengirim siswa yang dikategorikan "nakal" ke barak militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah menjadi sorotan publik.
Dedi sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah siswa di Kabupaten Purwakarta telah mulai dikirim ke barak militer dengan persetujuan orang tua.
Baca Juga: Eriska Nakesya Resmi Cerai dari Young Lex, Ungkap Perasaan Lega dan Bahagia
Dalam unggahan Instagram pribadinya @dedimulyadi71, yang diposting pada Kamis, 1 Mei 2025, ia menyebut program ini akan berlangsung selama enam bulan sebagai bentuk pendidikan dan pembinaan karakter.
Namun, kebijakan tersebut menuai kritik, salah satunya datang dari Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim. Dalam program Dua Sisi di TVOne pada hari yang sama, Salim mempertanyakan arah dan kejelasan konsep program tersebut.
"Konsepnya belum jelas. Ini militerisasi, pembinaan kesadaran bela negara, atau sekadar pelatihan?" ujarnya.
Salim menilai, jika hanya sekadar pelatihan seperti baris-berbaris atau wawasan kebangsaan, program serupa sudah biasa diikuti siswa lewat kegiatan seperti Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS).
Baca Juga: Respons Dedi Mulyadi soal Siswa Protes Jalan Kaki ke Sekolah, Sebut Jagoan Tak Boleh Mengeluh
“Saya juga dulu sering ikut LDKS, itu programnya paling lama hanya beberapa hari, tidak sampai enam bulan apalagi setahun,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi gangguan terhadap proses pendidikan formal siswa yang mengikuti program tersebut dalam jangka waktu panjang.
“Kalau program ini sampai enam bulan, bagaimana dengan kurikulum sekolah mereka? Ini yang menjadi pertanyaan besar,” tegas Salim.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari Pemprov Jabar mengenai detail program, termasuk muatan kurikulum dan koordinasi dengan pihak TNI serta institusi pendidikan. ***