PONTIANAKGLOBE.COM, WASHINGTON -- Ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas dan menjadi sorotan pasar global pada Kamis, 10 April 2025.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan penundaan penerapan tarif balasan atau tarif resiprokal Jilid II selama 90 hari kepada 75 negara—namun China dikecualikan dari kebijakan tersebut.
Baca Juga: Wika Salim Comeback Akting Setelah 10 Tahun, Perankan Janda Anak Satu di Film 'Mendadak Dangdut'
Bahkan, Trump menaikkan tarif terhadap China dari 104 persen menjadi 125 persen, sebuah langkah yang memperuncing konflik dagang dua raksasa ekonomi dunia ini.
Merespons kebijakan tersebut, China mengajak Australia untuk membentuk aliansi menghadapi lonjakan tarif dari AS.
Namun, ajakan itu ditolak tegas oleh Australia.
Dikutip dari Reuters, Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles, menyatakan bahwa negaranya tidak akan terlibat dalam persaingan geopolitik antara AS dan China.
"Kami tidak akan bergandengan tangan dengan China dalam persaingan apa pun yang sedang berlangsung di dunia," ujar Richard pada Kamis, 10 April 2025.
Ia menambahkan bahwa Australia memilih fokus pada strategi diversifikasi perdagangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap China sebagai mitra dagang utama.
"Yang kami lakukan adalah mengejar kepentingan nasional Australia dan memperluas perdagangan kami secara global," tegasnya.
Lebih lanjut, Richard menuturkan bahwa Australia berkomitmen memperkuat hubungan dagang dengan Uni Eropa, India, Indonesia, Inggris, dan kawasan Timur Tengah demi membangun ketahanan ekonomi nasional.
Pernyataan ini juga menjadi jawaban atas seruan duta besar China yang sebelumnya mengajak negara-negara terdampak kebijakan Trump untuk ‘bergandengan tangan’ menghadapi tekanan tarif. ***