PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan membuka ruang untuk menjalin kerja sama politik dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, apabila keduanya bertemu secara langsung.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, saat ditemui di Pendopo Hadi Negoro, Blitar, Jawa Timur, Jumat, 4 April 2025.
Baca Juga: Prabowo Melayat Uskup Emeritus Mgr. Turang: Sosok yang Selalu Bekerja untuk Rakyat Kecil
"Namun demikian, format kerja sama politik antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo nantinya akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega," ujar Basarah.
Ia menjelaskan bahwa semangat kerja sama ini dilandasi nilai-nilai gotong royong sebagaimana tertuang dalam ideologi Pancasila.
PDI Perjuangan, kata Basarah, ingin turut berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui skema kolaboratif.
"Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDI Perjuangan ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional," tambahnya.
Meski membuka peluang kerja sama, Basarah menegaskan bahwa bentuk kolaborasi tersebut belum tentu berupa bergabung dalam koalisi secara formal.
Baca Juga: Jakarta Siap Sambut Pendatang Usai Lebaran, Tapi Ada Syaratnya
Menurutnya, ada banyak bentuk kerja sama politik yang bisa dijajaki demi kepentingan bangsa.
"Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional," tegasnya.
Menjawab pertanyaan soal potensi ketiadaan oposisi jika PDIP turut bergabung, Basarah menyebut bahwa partainya tidak menganut konsep oposisi-koalisi secara formal.
Baca Juga: Klarifikasi Gold Medalist! Sulli Tahu Adegan Panas di Film Real Sejak Awal
Dalam sistem presidensial Indonesia, partai politik tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan melalui parlemen.
"Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur hak-hak partai di parlemen, termasuk menyetujui atau menolak RAPBN, membuat undang-undang bersama pemerintah, serta menjalankan fungsi pengawasan," jelasnya.