Desakan Transparansi dan Pengusutan Tuntas
BPKN RI mendesak Kejagung dan pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini serta memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku.
Baca Juga: Dugaan Pertamax Oplosan, DPR Soroti Penentuan Spek BBM hingga Risiko pada Kendaraan
Selain itu, Pertamina diminta untuk lebih transparan dalam memberikan informasi mengenai kualitas BBM yang dijual kepada masyarakat.
"Pertamina harus bertanggung jawab atas dugaan praktik pengoplosan ini. Mereka juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi BBM untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," lanjut Mufti.
BPKN RI juga membuka posko pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan dalam kasus ini dan siap memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya.
Keluhan Pedagang Kecil: Dari Antrean Panjang hingga Biaya Operasional Meningkat
Dugaan pengoplosan Pertamax ini turut menuai kekecewaan dari masyarakat, terutama pedagang kecil yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk mencari nafkah.
Tre Ikhwan (42), seorang pedagang kopi di Cilamaya Wetan, Karawang, mengaku sering mengantre panjang di SPBU Pertamina demi mendapatkan BBM bersubsidi.
Ia merasa kecewa setelah mendengar dugaan bahwa Pertamax yang dibeli mungkin telah dicampur dengan Pertalite.
"Kalau benar ada pengoplosan, lalu kenapa saya harus repot-repot antre panjang? Saya bisa saja langsung beli Pertamax kalau isinya ternyata sama saja dengan Pertalite," keluh Tre.
Keluhan serupa juga datang dari Aji Setiawan (37), penjual es krim keliling di Karawang.
Ia menyoroti dampak penyelewengan BBM ini terhadap pedagang kecil yang harus menghadapi biaya operasional lebih tinggi akibat kenaikan harga BBM.
"Kami ini pedagang kecil butuh kendaraan untuk berjualan. Kalau ada korupsi BBM seperti ini, yang kena dampaknya ya kami juga. Harga BBM mahal, biaya hidup makin berat. Koruptor seenaknya saja bohongi kami," ujar Aji dengan nada kecewa.
Masyarakat Menanti Langkah Tegas Pemerintah