PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Aksi mahasiswa bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di berbagai wilayah menyoroti efisiensi anggaran yang dianggap berdampak pada pendidikan nasional.
Salah satu aksi demonstrasi berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, pada Senin, 17 Februari 2025.
Massa mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung Raya menyampaikan tuntutan mereka melalui orasi dan poster kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Dalam aksinya, mahasiswa juga membakar ban sebagai bentuk protes atas kebijakan yang mereka nilai dapat menurunkan kualitas pendidikan nasional.
"Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan," ujar seorang mahasiswa dalam orasinya.
Plt. Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan bahwa mereka membawa sejumlah tuntutan yang mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan evaluasi anggaran.
"Aliansi Amarah Rakyat Jabar dengan tegas menuntut pemerintah untuk menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan," tegas Rhido.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah peningkatan anggaran pendidikan, terutama dana operasional PTN-BH, PTS, serta beasiswa bagi mahasiswa.
"Naikkan anggaran pendidikan, perluas akses pendidikan tinggi bagi anak kelas buruh dan kaum tani yang terhalang oleh biaya tinggi," tambahnya.
Istana: Biaya Operasional dan Beasiswa Tidak Dikurangi
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan biaya operasional perguruan tinggi dan beasiswa tidak akan dikurangi meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
"Presiden menegaskan bahwa biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa sama sekali tidak boleh dikurangi," ujar Hasan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.
Hasan juga menepis isu pemotongan anggaran pendidikan yang beredar di media sosial.
"Informasi tentang pemotongan beasiswa dan biaya operasional perguruan tinggi tidak benar," tegasnya.
Terkait kemungkinan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa, Hasan menyatakan belum ada informasi lebih lanjut.