PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Istana Kepresidenan memberikan respons terhadap serangkaian kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengungkapkan keheranannya terkait motivasi di balik kembalinya isu reshuffle, terutama terkait mantan Menteri Agama, Fachrul Razi.
Baca Juga: Gus Yaqut, Fachrul Razi, dan Pembubaran FPI: Begini Respons Kementerian Agama
"Saya tidak tahu apa yang melatarbelakangi mengapa isu pergantian Bapak Fachrul Razi sebagai Menteri Agama dan isu atau kasus yang lain, baru diangkat saat ini, di tengah proses kotestasi politik dalam pemilu. Dalam istilah Bapak Presiden: untuk apa diramaikan? Dan untuk kepentingan apa itu diramaikan?" ungkapnya dalam pesan teks kepada wartawan, Selasa, 5 Desember 2023.
Ari menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif Presiden, yang melibatkan banyak pertimbangan.
Baca Juga: PDIP Menganggap Pernyataan Agus Rahardjo tentang Kasus e-KTP sebagai 'Barang Kedaluwarsa'
Oleh karena itu, narasi reshuffle yang berkaitan dengan penolakan Fachrul Razi terhadap pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dianggap sebagai opini liar. Ari menyatakan bahwa alasan sesungguhnya hanya diketahui oleh Jokowi.
Baca Juga: Ucapan Agus Rahardjo Menuai Kontroversi, Jokowi Memberikan Tanggapan Lengkap
Adapun perombakan kabinet sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh enam menteri dan kepala lembaga di bawah koordinasi Menkopolhukam.
Menteri yang terlibat termasuk mendagri, menkumham, menkominfo, jaksa agung, kapolri, dan kepala BNPT.
Baca Juga: Anggita Sari dan Rindra Pramadyo Telah Resmi Menikah, Keluarga Fuji Turut Hadir
"SKB 6 kementerian dan lembaga itu disampaikan pemerintah setelah rapat bersama yang dilakukan di Kantor Kemenkopolhukam pada tanggal 30 Desember 2020. Jejak digitalnya bisa dicek lagi," tambah Ari.
Baca Juga: Mengenal Scar King, Antagonis di Godzilla x Kong: The New Empire!
Pernyataan Fachrul Razi yang kembali mencuat, terutama terkait penolakannya terhadap pembubaran FPI, kini menjadi isu di tengah kampanye Pemilu Presiden 2024.
Fachrul Razi digantikan oleh Yaqut Cholil Qaumas atau Gus Yaqut pada 23 Desember 2020.