PONTIANAKGLOBE.COM, GAZA -- Iran, sebagai produsen minyak terkemuka dan anggota OPEC, mendorong negara-negara Islam untuk memberlakukan embargo minyak terhadap Israel.
Namun, upaya ini disambut dingin oleh negara-negara Arab dalam pertemuan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab pada 11 November lalu.
Presiden Iran, Ebrahim Raisi, memuji kelompok Hamas atas perlawanannya melawan Israel dan mendorong negara-negara Islam untuk menerapkan sanksi embargo minyak dan barang terhadap Israel.
Namun, beberapa negara Arab, termasuk Aljazair, menyerukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel.
Meskipun ada negara Arab yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, mereka menolak untuk mengikuti kebijakan tersebut, untuk menjaga jalur terbuka dengan pemerintahan Netanyahu.
Pertemuan antara Liga Arab dan OKI awalnya direncanakan terpisah, tetapi digabungkan setelah delegasi Liga Arab gagal mencapai kesepakatan mengenai pernyataan akhir.
Beberapa negara Arab, termasuk Aljazair dan Lebanon, mengusulkan ancaman untuk mengganggu pasokan minyak ke Israel dan sekutunya serta memutuskan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Israel.
Namun, setidaknya tiga negara, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020, menolak usulan ini.
Dalam KTT Luar Biasa OKI, terdapat rancangan resolusi yang menyerukan untuk mencegah pengiriman peralatan AS ke Israel dari pangkalan di negara-negara Arab.
Termasuk membekukan semua hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel, mengancam untuk menggunakan minyak sebagai alat tekanan seperti embargo minyak tahun 1972, mencegah penerbangan ke dan dari Israel menggunakan wilayah udara negara-negara Arab, dan membentuk misi bersama untuk memberikan tekanan pada negara-negara Barat agar melakukan gencatan senjata.
Namun, negara-negara yang menolak klausul tersebut meliputi Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, Maroko, Mauritania, dan Djibouti.