PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Di Tengah konflik yang belum ada tanda-tanda berakhir antara Israel dan Hamas, aksi unjuk rasa dan pernyataan terbuka, wacana boikot terhadap produk Israel kembali mengemuka.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat gerakan ini.
Baca Juga: Delegasi Indonesia Mengirimkan Bantuan 26,5 Ton ke Palestina
MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, yang mewajibkan dukungan bagi negeri para nabi itu.
Fatwa ini menjelaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina adalah suatu kewajiban, sementara mendukung Israel dianggap haram.
Baca Juga: PSSI Mengenakan Sanksi kepada Persiraja Banda Aceh karena Pengibaran Bendera Palestina oleh Penonton
MUI juga menegaskan larangan bagi Muslim untuk membeli produk dari produsen yang terafiliasi dan mendukung agresi Israel ke Palestina.
Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh menyampaikan, "Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram." Pernyataan ini disampaikan saat pengumuman Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 di Kantor MUI pada Jumat, 10 November 2023.
Baca Juga: Indonesia Sampaikan Keprihatinan atas Konflik Israel-Palestina
Fatwa ini memperkuat gelombang boikot terhadap produk Israel sejak awal Oktober 2023, ketika Israel melancarkan serangan genosida di Gaza, Palestina.
Lebih dari 4.600 anak dan 3.100 wanita diperkirakan meninggal dalam 37 hari terakhir serangan Israel ke Gaza.
Boikot terhadap produk Israel bukanlah hal baru, gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) yang pro kemerdekaan Palestina telah mempromosikan aksi ini selama bertahun-tahun dan membuat daftar boikot terhadap Israel serta negara-negara pendukungnya.
Pertanyaannya sekarang, apakah gerakan ini efektif di Indonesia?
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa aksi boikot produk pro Israel yang dilakukan oleh masyarakat berpengaruh terhadap realisasi investasi.