Salah satu langkahnya adalah membatasi penerapan PPN pada barang-barang mewah agar tidak membebani kalangan menengah ke bawah.
Baca Juga: Libur Natal dan Tahun Baru? Ini Jadwal Operasional Terbatas BRI
“Pak Prabowo memastikan daya beli masyarakat kecil tetap terjaga dan kebijakan ini tidak memicu gejolak ekonomi. Ini langkah bijak yang diambil beliau,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa sikap fraksinya tidak bermaksud menyalahkan pemerintahan Prabowo.
PDIP hanya meminta kebijakan ini dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami meminta pemerintah mengkaji ulang apakah kenaikan PPN menjadi 12 persen pantas diberlakukan pada 2025, mengingat kondisi ekonomi saat ini belum sepenuhnya stabil,” ujar Deddy di Jakarta, Minggu, 22 Desember 2024.
Menurutnya, peninjauan ulang penting untuk memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru yang dapat menyulitkan pemerintahan Prabowo.
“Ini bukan tentang menyalahkan Pak Prabowo. Kami hanya ingin memastikan kebijakan ini tidak membebani rakyat. Jika pemerintah yakin tidak akan berdampak buruk, silakan lanjutkan,” tutup Deddy. ***
Artikel Terkait
Fransiskus Diaan dan Sukardi Resmi Dapat Rekomendasi PKB dan Gerindra di Pilkada Kapuas Hulu
Dukungan Gerindra Berpindah, Heri Saman Siap Tantang Karolin di Pilkada Landak 2024
Petinggi Gerindra DIY Bertemu Sri Sultan HB X, Mas Marrel Turut Mendampingi
Unik! Ketua Gerindra DIY Terpilih Jadi Wakil Rakyat dari Jawa Tengah
Unggahan Foto Cucu Sultan HB X dan Prabowo di Instagram, Gerindra DIY Picu Perhatian Publik
Perjalanan Politik Budiman Sudjatmiko, Lawan Orba, Gabung PDI-P Pindah ke Gerindra, Kini Menteri yang akan Atasi Kemiskinan di Era Prabowo