Banggar DPR Bahas Anggaran untuk Tujuh Menko Kabinet Presiden Prabowo Subianto, Begini Rinciannya

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Rapat ini membahas rencana kerja anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025, yang akan mendukung kerja-kerja koordinasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Andika-Hendi Kalah Versi Quick Count Pilgub Jateng 2024, PDIP Klaim Jateng Tetap Jadi 'Kandang Banteng'

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menegaskan komitmen mendukung program prioritas pemerintah, terutama dalam 100 hari pertama masa kerja.

“Kami mendukung penuh rencana anggaran agar koordinasi antar-kementerian berjalan optimal, khususnya untuk program strategis seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, hingga pembangunan lumbung pangan nasional,” ujar Said.

Baca Juga: Sekarang Isi Pertalite dan Solar Wajib Punya QR Code MyPertamina, Begini Cara Daftarnya dengan Mudah

Hadirnya Tujuh Menko dalam Rapat Banggar DPR

Dalam rapat tersebut, tujuh Menko hadir untuk memaparkan rencana kerja masing-masing:

• Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
• Menko Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
• Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi: Yusril Ihza Mahendra
• Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
• Menko Pangan: Zulkifli Hasan
• Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
• Menko Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

Baca Juga: Jamselinas XIII Siap Ramaikan Kota Malang, Intip Rangkaian Acaranya!

Rincian Anggaran untuk Tujuh Kemenko

Banggar DPR menyampaikan alokasi anggaran untuk masing-masing Kementerian Koordinator:

• Kemenko Perekonomian: Rp456,76 miliar
• Kemenko Politik dan Keamanan: Rp268,28 miliar
• Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp345,5 miliar
• Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp230 miliar
• Kemenko Pemberdayaan Masyarakat: Rp139,73 miliar
• Kemenko Pangan: Rp44,09 miliar
• Kemenko Hukum, HAM, dan Imigrasi: Rp9,03 miliar

Said menjelaskan, Banggar DPR siap menyetujui tambahan anggaran jika diperlukan, tanpa harus melalui rapat kerja lanjutan.

Baca Juga: Yuk Jalan-jalan ke Desa Batuan Sukawati di Gianyar Bali, Desa BRILiaN dengan Sejuta Potensi Alam dan Budaya

Said: Postur APBN 2025 Tetap Stabil

Dalam konteks APBN 2025, Said Abdullah menyebut tidak ada perubahan signifikan pada postur anggaran, meski kabinet Prabowo terdiri dari lebih banyak kementerian.

“Tambahan anggaran untuk kementerian baru akan diambil dari cadangan lain-lain yang sudah disiapkan dalam APBN,” jelasnya.