Krisis Kebebasan Pers, AJI Jember Respons Intimidasi terhadap Jurnalis di Mapolres

PONTIANAKGLOBE.COM, JEMBER -- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jember mengecam aksi intimidasi terhadap tiga jurnalis di Kabupaten Jember yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik di Mapolres Jember pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Tiga jurnalis tersebut berasal dari Tribunjatim.com, Suaraindonesia.co.id, dan Tugujatim.id.

Baca Juga: Ratusan Pelajar Ikut Lomba Saprahan Pontianak, Begini Keseruannya!

Mereka tiba-tiba diinterogasi oleh sejumlah anggota polisi di Mapolres Jember.

Intimidasi ini bermula ketika jurnalis dari Tugujatim.com dan Tribunjatim.com mengunjungi Mapolres Jember pada pukul 17.05 WIB untuk mengonfirmasi kabar mengenai pemeriksaan terhadap 50 kepala desa setempat.

Sesampainya di lokasi, kedua jurnalis langsung menuju lobi Satreskrim Polres Jember untuk menggali kebenaran informasi yang telah mereka terima.

Salah satu jurnalis dari Tribunjatim.com berinisiatif untuk memotret suasana di ruangan Satreskrim menggunakan ponselnya.

Baca Juga: Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu di Kubu Raya, Modus Sembunyikan Sabu di Sepatu Terbongkar

Tak lama kemudian, dua anggota polisi menghampiri dan meminta untuk memeriksa ponsel serta menghapus foto dengan alasan bahwa mereka memotret tanpa izin.

Setelah ponsel diperiksa dan foto dihapus, jurnalis dari Suaraindonesia.co.id tiba di lobi Satreskrim Polres Jember dengan tujuan yang sama untuk mengonfirmasi informasi tentang pemeriksaan kepala desa.

Selanjutnya, ketiga jurnalis dibawa ke ruangan Pidsus Satreskrim Polres Jember.

Sebelum itu, mereka diminta untuk menyimpan ponsel di laci khusus penitipan barang.

Baca Juga: Ditemukan Selamat Setelah 3 Hari Menghilang, Begini Kisah Warga Hilang di Lingga Kubu Raya

Di ruangan tersebut, mereka diinterogasi oleh enam anggota polisi, termasuk Kanit Pidsus Satreskrim.

Selama interogasi yang berlangsung sekitar 30 menit, ketiga jurnalis diminta untuk menunjukkan identitas dan tanda pengenal, serta menjawab sejumlah pertanyaan, termasuk tujuan kedatangan mereka dan identitas sumber informasi mengenai pemeriksaan kepala desa.