Kebijakannya Dianggap Kontroversi di Tajikistan, Begini Profil Emomali Rahmon yang Ternyata Berkuasa Sejak 1991

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden seumur hidup Tajikistan, Emomali Rahmon, menjadi sorotan setelah negara Asia Tengah ini mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan hijab pekan lalu.

Padahal, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, sekitar 96 persen populasi Tajikistan adalah Muslim.

Baca Juga: Kakak Anji Ungkap Hubungan Sebenarnya antara Anji dan Juliette Angela, Ternyata Sikap Istri Sexy Goath yang Bikin Kepincut

Larangan hijab ini hanyalah salah satu dari kebijakan anti-Islam yang diterapkan di Tajikistan.

Aturan lainnya termasuk melarang pria menumbuhkan janggut, menggusur ribuan masjid, melarang penggunaan nama berbau Arab dan Islam, serta melarang pembentukan partai politik Islam.

Selain itu, penggunaan pengeras suara untuk mengumandangkan adzan dan penggunaan bahasa Arab di sekolah-sekolah juga dilarang.

Kalender nasional Tajikistan tidak menandai dua hari besar Islam, Idulfitri dan Idul Adha, meskipun pemerintah selalu mengumumkan kedua tanggal tersebut sebagai Hari Libur Nasional.

Baca Juga: Isu Perselingkuhan Anji dan Juliette Angela: Erie Prasetyo Ungkap Fakta Izin Manajemen

Kebijakan ini tak lepas dari pengaruh kuat Presiden Emomali Rahmon, yang telah berkuasa sejak 1994 dan berupaya menjadikan Tajikistan negara sekuler dengan mempromosikan nilai-nilai sekularisme.

Rahmon ingin mencegah pengaruh keagamaan yang ia anggap asing dari kehidupan politik dan sosial negara tersebut.

Latar Belakang Emomali Rahmon

Emomali Rahmon mulai berkuasa setelah situasi kacau pasca-kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991.

Rahmon Nabiyev, presiden pertama Tajikistan, mengundurkan diri pada tahun 1992 akibat perang sipil yang menghancurkan negara tersebut.

Baca Juga: Anji Kesal, Isu Perselingkuhan dengan Celine Evangelista dan Juliette Angela Menghalangi Promosi Karya Baru, Segini Kerugian yang Dialami

Ketika itu, Rahmon yang menjabat sebagai ketua parlemen otomatis menjadi kepala negara de facto.