Film ini adalah hasil kolaborasi lintas CSO (civil society organization), yang didanai melalui crowdfunding dan sumbangan individu serta lembaga.
Lebih dari 20 lembaga terlibat dalam pembuatan film ini, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Greenpeace Indonesia, dan banyak lagi.
Menurut Dandhy, film Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif selama masa tenang pemilu, dan diharapkan dapat memberikan edukasi kepada publik melalui berbagai ruang diskusi yang digelar.
Baca Juga: Contoh Kata Sambutan Ketua KPPS saat Pelaksanaan Pencoblosan Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024
Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, menganggap bahwa kecurangan dalam pemilu harus diperjuangkan untuk diungkapkan, karena biaya pemilu yang mahal tidak seharusnya disia-siakan dengan melakukan kecurangan.
Dia menegaskan bahwa kecurangan dalam pemilu tidak akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, dan mengingatkan agar semua pihak tidak merusak demokrasi dengan melakukan kecurangan.
Di sisi lain, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, menilai film Dirty Vote sebagai bagian dari kampanye hitam.
Namun, ia menekankan pentingnya masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilih mereka pada tanggal 14 Februari.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa film Dirty Vote mengungkap kebenaran tentang dinamika politik di lapangan dan merupakan kritik terhadap presiden dan penyelenggara pemilu.
Baca Juga: 10 Alasan Memilih Jam Tangan Seiko 5 untuk Harian dan Gaya Hidup Modern Beserta Harganya
Dia mengharapkan agar pemilu berlangsung secara demokratis dan jujur.
Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mengapresiasi film tersebut, sambil mengingatkan bahwa kritik harus dibalas dengan kritik, dan kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, merespons kritik terhadap institusinya yang disampaikan dalam film, menyatakan bahwa Bawaslu tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, meskipun mengakui bahwa setiap individu memiliki hak kebebasan berekspresi.
Kritikan terhadap pemilu dan prosesnya merupakan bagian dari proses demokratis, dan film seperti Dirty Vote memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi politik mereka dan terlibat dalam diskusi yang lebih mendalam tentang masa depan demokrasi di Indonesia. ***
Artikel Terkait
Mendapat Kritik dari Politikus Partai Demokrat Brebes Termiskin, Jawaban Ganjar Bikin Geleng-geleng Kepala
Dewan Pers Kritik Pemberitaan Perubahan Iklim Condong ke Pemerintah
Pengamat Kritik Intervensi Politik Dinasti Jokowi: Merusak Tatanan Demokrasi di Indonesia
Debat Pilpres 2024: Budiman Sudjatmiko Jelaskan Makna Pernyataan Penutup Prabowo
PDI Perjuangan: Film Dirty Vote Suara Kebenaran Dinamika Politik di Lapangan
Contoh Kata Sambutan Ketua KPPS saat Pelaksanaan Pencoblosan Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024