Dewan Pers Memastikan Upaya Perlindungan Wartawan dan Keberlanjutan Media Terus Dijaga di Tahun Politik

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Sepanjang tahun 2023, Dewan Pers telah menorehkan berbagai pencapaian, terutama terkait upaya perlindungan wartawan, menjaga kemerdekaan pers, serta keberlanjutan media di tahun politik.

Salah satu upaya Dewan Pers yang menyita perhatian publik adalah mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Tanggung Jawab Platform Digital terhadap Jurnalisme Berkualitas, atau disebut dengan Publisher Rights.

Baca Juga: Buka Kongres XXV PWI, Presiden Ajak Insan Pers Pegang Teguh Kode Etik Jurnalistik

RPerpres ini berupaya mengatur relasi antara perusahaan pers dan perusahaan teknologi digital yang menguasai distribusi konten (platform) agar terjadi kerja sama yang transparan, setara, dan berkeadilan. 

Hingga saat ini, belum ada kejelasan kabar kapan RPerpres itu akan diterbitkan.

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu SH MS, dalam rilis ke media menyebutkan, Dewan Pers terus berupaya menggalang kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga kemerdekaan pers sekaligus profesionalisme insan pers yang bertugas meliput Pemilu.

Salah satunya dengan menyelenggarakan workshop peliputan Pemilu di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini terselenggara di 32 provinsi dari rencana awal 24 provinsi sehingga peningkatan kapasitas pers terkait dengan kepemiluan dapat menjangkau lebih banyak wartawan.

Baca Juga: Ketum JMSI Teguh Santoso Sebut Masyarakat Pers Nasional Perlu Kawal Gagasan 'Angkatan Siber'

“Kami juga membentuk dan mengaktifkan Satgas Pengaduan Pemilu di Dewan Pers yang bertugas dari Desember 2023 hingga Desember 2024, untuk mengawal Pemilu sejak awal hingga selesai keseluruhan prosesnya,” ujar Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023.

Satgas ini merupakan tim ad hoc yang dibentuk dalam rangka koordinasi dengan penyelenggara pemilu sebagai tanggung jawab menjaga kualitas pers dalam peliputan pemilu.

Selain itu, Dewan Pers bekerja sama dengan UNESCO dengan melibatkan seluruh konstituen menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap pers dalam peliputan Pemilu.

Baca Juga: AJI Jakarta dan LBH Pers Buka Posko Pengaduan THR Jurnalis dan Pekerja Media, Identitas Pelapor Terjamin

Melalui pedoman ini, rujukan kepada pihak terkait dalam penyediaan pelindungan dan pemulihan bagi korban merupakan langkah yang perlu diambil, terutama oleh perusahaan pers atas kekerasan yang dialami wartawan.

Selengkapnya, berikut sejumlah pencapaian Dewan Pers sepanjang 2023.