Karena itu, perlu ada skema khusus, misalnya Dana Penguatan Media Lokal.
Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai liputan kepentingan publik, investigasi lokal, peningkatan kompetensi wartawan, penguatan teknologi redaksi, keamanan digital, hingga pengembangan model bisnis.
Bagi media yang belum terverifikasi, program tersebut sekaligus dapat digunakan sebagai sarana pendampingan agar mereka mampu memenuhi standar perusahaan pers.
Dengan begitu, kita tidak sedang memelihara media kecil agar selamanya kecil.
Kita membantu mereka naik kelas.
Saya mendukung Dana Jurnalisme. Namun, jangan sampai gagasan yang baik ini justru menjadi pagar baru dalam industri pers Indonesia.
Kita sudah cukup lama disibukkan dengan perdebatan media terverifikasi dan belum terverifikasi. Jangan sampai Dana Jurnalisme malah memperkeras dikotomi tersebut dan melahirkan kesan adanya pers kelas satu dan pers kelas dua.
Media yang sudah kuat harus didorong semakin berkualitas.
Media yang sedang tumbuh harus diberi kesempatan berkembang.
Media yang belum memenuhi standar harus dibina agar mampu memenuhi standar.
Sementara mereka yang memang tidak menjalankan prinsip jurnalistik dan melanggar Kode Etik tentu harus ditindak melalui mekanisme yang berlaku.
Sebab, tujuan akhirnya bukan sekadar memperbanyak perusahaan pers yang memiliki stempel administratif. Tujuan besarnya adalah memperbanyak media yang menjalankan jurnalisme secara profesional.
Dana Jurnalisme bisa menjadi terobosan penting bagi masa depan pers Indonesia. Namun, sebelum dijalankan, satu hal harus dipastikan: puluhan ribu media yang belum terverifikasi Dewan Pers jangan otomatis dikeluarkan dari calon penerima Dana Jurnalisme.
Berikan persyaratan. Tetapkan standar. Seleksi secara ketat. Awasi penggunaan dana. Ukur hasilnya.
Tetapi jangan tutup pintunya.